Manado – Ratusan massa yang tergabung dalam KPPA Sulut menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Kota Manado, dan diterima langsung Walikota Manado, Vicky Lumentut, Kamis (27/3/14).
Adapun maksud aksi ini, untuk mempertanyakan bantuan untuk warga korban bencana yang dirasa belum mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Karena sebagian besar masyarakat korban bencana yang kehilangan tempat tinggal, merasa tidak nyaman lagi.
Selain itu, pendemo pun mempertanyakan adanya mafia tanah yang saat ini telah merampas hak-hak masyarakat sebagai pemilik sah. Namun karena kekuatan financial, masyarakat akhirnya kehilangan tanahnya.
Setelah menyambut massa aksi, Lumentut mengundang perwakilan KPPA Sulut untuk berdialog langsung di ruang kerjanya. Benny Ramdhani selaku pemimpin aksi dan beberapa perwakilan pun menyambut positif undangan tersebut.
Ditegaskan Ramdhani, kedatangan warga ini dimaksudkan untuk mempertanyakan status atau kejelasan bantuan Pemerintah, soal rumah layak huni berupa Rusun (Rumah Susun), serta janji mendapat lahan dan tempat tinggal yang layak.
“Kami datang mempertanyakan janji tempat tinggal yang layak bagi korban bencana, juga ingin mengadu kasus mafia tanah oleh oknum pengusaha. Jangan kita jadi tamu di rumah kita sendiri,” ujar Ramdhani.
Usai dihujani berbagai pertanyaan, Lumentut menjelaskan soal proses bantuan pasca bencana yang nantinya di salurkan Pemerintah pusat lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat.
Lumentut menjelaskan, pemerintah telah beberapa kali menyampaikan persoalan relokasi tempat tinggal itu ke Pemerintah pusat yakni BNPB bahwa warga korban bencana sudah tidak sabar lagi untuk tinggal di rumah yang layak huni berupa rusun atau lahan yang akan ditempati seperti yang di janjikan.
“Saya telah meminta pihak BNPB pusat, untuk mendapat kepastian secepatnya relokasi warga korban bencana. Lebih cepat lebih baik, itu karena warga mulai tidak nyaman menunggu tanpa ada kepastian jelas,” jelasnya.
Soal mafia tanah, seperti kasus di Panggiang, Ranotana dan Bumi Nyiur Ringroad, Lumentut menegaskan akan dikoordinasikan lagi, untuk mencari tahu keabsahan surat maupun status tanah yang ada.
“Mari bantu Pemkot Manado untuk bersama-sama mengawasi mafia tanah tersebut, kami akan segera mengecek status tanah yang bermasalah itu,” ajak Lumentut. (leriandokambey)