
Penulis: Alfrits Semen
Di tengah kondisi fiskal yang semakin menantang bagi banyak pemerintah daerah, Kabupaten Minahasa Utara justru mampu menjaga stabilitas keuangan dengan tetap membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji ke-13, gaji ke-14.
Tak hanya itu, Pemkab Minahasa Utara dapat memenuhi hak Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepat waktu.
Keberhasilan tersebut menjadi salah satu gambaran yang disampaikan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda saat menjelaskan hasil pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, pekan lalu.
Kepada wartawan, Senin (3/8/2026), Joune bilang APKASI membawa berbagai aspirasi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, terutama mengenai perlunya penguatan kemampuan fiskal daerah agar pembangunan tidak terhambat.
“Kami mengharapkan adanya penambahan dana transfer keuangan daerah yang beberapa waktu lalu mengalami pengurangan. Pembangunan di daerah harus tetap berjalan karena daerah juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Joune.
Selain mendorong peningkatan dana transfer daerah, APKASI juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor sumber daya alam.
Menurut Joune, daerah-daerah penghasil komoditas seperti sawit, nikel, emas hingga batu bara seharusnya memperoleh porsi yang lebih proporsional, mengingat daerah ikut menanggung dampak sosial maupun lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
“Jangan sampai daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya tertinggal. Karena itu kami meminta adanya penyesuaian regulasi Dana Bagi Hasil agar daerah memperoleh ruang fiskal yang lebih kuat,” katanya.
Dalam forum tersebut, lanjut Joune, APKASI juga membahas berbagai persoalan yang dihadapi kepala daerah, termasuk evaluasi terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan agar berbagai persoalan yang muncul di daerah dapat dicegah sejak awal.
Tak kalah penting, organisasi yang mewadahi pemerintah kabupaten se-Indonesia itu turut memperjuangkan nasib PPPK.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar pembiayaan PPPK mendapat dukungan APBN, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.
APKASI juga mendorong adanya kepastian status bagi PPPK sehingga kesejahteraan mereka semakin terjamin.
“Kami memperjuangkan kesejahteraan mereka, tetapi di sisi lain kami juga menuntut kinerja. Kalau kesejahteraan meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik,” tegas Joune.
Di sela-sela penjelasannya, Joune menyoroti ironi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Menurutnya, ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan sumber daya alam melimpah, namun masih kesulitan memenuhi kewajiban terhadap aparatur pemerintah.
Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mampu menjaga kesehatan fiskalnya sehingga pembayaran hak ASN tetap berjalan lancar.
“Bersyukur di Kabupaten Minahasa Utara kita tidak pernah terlambat membayar TPP. Gaji ke-13 cair, gaji ke-14 juga cair. Tetapi itu harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Karena pemerintah juga memberikan yang terbaik kepada ASN, maka kami menuntut pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Tantangan pembangunan ke depan justru semakin besar sehingga seluruh perangkat daerah dituntut terus meningkatkan kinerja dan inovasi.
Melalui perjuangan di DPR RI, Joune berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan fiskal pemerintah kabupaten.
