MANADO – Masih minimnya sarana dan prasarana untuk petugas TNI di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Deprov Sulut.
Komisi I DPRD Provinsi Sulut berjanji akan membantu memperjuangkan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia tersebut di wilayah perbatasan. Sangat minimnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk TNI di daerah perbatasan menjadi perhatian komisi I DPRD Sulut, Mikson Meidy Tilaar, Msi.
Kepada beritamanado, Selasa (08/02), Tilaar menjelaskan bahwa komisi I melihat banyak fakta di lapangan bahwa perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Komisi I siap menjadi jembatan untuk membantu aspirasi TNI di daerah perbatasan.
“Komisi I DPRD Sulut menjadi salah-satu jembatan untuk pengeluhan bagi TNI di daerah dan kami akan memperjuangkan apa yang dibutuhkan mereka,” tuturnya
Tilaar menjelaskan, Komisi I akan membawa aspirasi TNI daerah perbatasan Sulut ke pemerintah pusat dan ke DPR-RI.
“Sedangkan pos yang didirikan untuk melindungi masyarakat, masih status pinjam tanah, untuk itu kami komisi I akan memperjuangkan agar ada penambahan anggaran untuk TNI di daerah perbatasan,” pungkasnya. (is)
MANADO – Masih minimnya sarana dan prasarana untuk petugas TNI di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Deprov Sulut.
Komisi I DPRD Provinsi Sulut berjanji akan membantu memperjuangkan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia tersebut di wilayah perbatasan. Sangat minimnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk TNI di daerah perbatasan menjadi perhatian komisi I DPRD Sulut, Mikson Meidy Tilaar, Msi.
Kepada beritamanado, Selasa (08/02), Tilaar menjelaskan bahwa komisi I melihat banyak fakta di lapangan bahwa perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Komisi I siap menjadi jembatan untuk membantu aspirasi TNI di daerah perbatasan.
“Komisi I DPRD Sulut menjadi salah-satu jembatan untuk pengeluhan bagi TNI di daerah dan kami akan memperjuangkan apa yang dibutuhkan mereka,” tuturnya
Tilaar menjelaskan, Komisi I akan membawa aspirasi TNI daerah perbatasan Sulut ke pemerintah pusat dan ke DPR-RI.
“Sedangkan pos yang didirikan untuk melindungi masyarakat, masih status pinjam tanah, untuk itu kami komisi I akan memperjuangkan agar ada penambahan anggaran untuk TNI di daerah perbatasan,” pungkasnya. (is)