Tondano, BeritaManado.com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Denni Kalangi menerima sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi demo terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Rabu (7/9/2022) siang.
Dikonfirmasi BeritaManado.com, politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Menurut hemat kami, kenaikan harga BBM dapat memberi dampak ekonomi yang kurang baik, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah dalam berbagai profesi,” ungkap Kalangi.
Ditambahkannya, bahwa apa yang disampaikan para mahasiswa akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan perhatian, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil,” ujarnya.
“Sambil menunggu tindaklanjut terhadap aspirasi yang disampaikan, maka saya berharap semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terbawa dengan isu-isu yang menyesatkan,” harapnya.
Kalangi juga menekankan bahwa Fraksi Partai Demokrat sendiri tetap solid dan kompak dari pusat hingga daerah menolak kenaikan harga BBM.
Adapun aksi demo tersebut menurut Kharisma selaku Korlap menilai bahwa apa yang ditempuh pemerintah ini tidak tepat, karena dilakukan di saat ekonomi masyarakat masih melakukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi di masa Pandemi COVID-19.
“Harga BBM yang naik dapat dipastikan akan mendorong kenaikan harga bahan pokok dan lainnya. Daya beli masyarakat tidak sebanding dengan dampak yang akan ditimbulkan dengan kenaikan harga BBM.
Secara nasional, mahasiswa menuntut agar mafia BBM diberantas hingga tuntas, subsidi BBM tidak ditarik, kembalikan subsidi BBM dan lakukan pengawasan ketepatan harga bahan pokok, menambah jumlah kilang minyak, DPR RI harus segera mengesahkan RUU .asyarakat Adat dan Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang, mendesak Komnas HAM untuk tetapkan kasus .unit sebagai pelanggaran HAM berat.
Dalam ruang lingkup lokal, mahasiswa juga menuntut aktivitas tambang PT TMS di Sangihe dihentikan, mendesak Gubernur mencabut SK Hibah terkait hibah tanah di Kalasey kepada Kemenparekraf RI.
Selain itu, ada juga penolakan terhadap klaim sepihak dari TNI AD terhadap Perkebunan Kelelondey Langowan, mendesak disahkannya Perda Legalitas Cap Tikus serta menolak pembangunan jalan di mata air ujang Bitung.
Turut menerima para mahasiswa Anggota DPRD Minahasa Rio Palilingan, Kapolres Minahasa serta Asisten II Sekdakab Minahasa.
Aksi yang mendapat pengawalan dari Polres Minahasa berjalan baik dan lancar serta tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis dan lain sebagainya.
(Frangki Wullur)