Ratahan – Setelah hampir se pekan ditinggal bupati Mitra Telly Tjanggulung dikarenakan egenda tugas luar (TL) daerah. Jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mitra pun tak sedikit yang terlihat malas masuk kantor, sehingga baik SKPD yang ada di Blok A dan B terlihat sepi bahkan kosong. Para pejabat SKPD ini sendiri memang kerap melakukan aksi ini tak kalah bupati sedang berada diluar daerah. Disadari atau tidak, tentu ketidak hadiran mereka (pejabat, red) saat jam kantor mempengaruhi akan pelayanan di masing-masing instansi yang dipimpin.
“Ini sudah, menjadi kebiasaan para pejabat Mitra. Dimana jika bupati sedang tidak ada, mereka (pejabat,red) jadi keenakan bahkan malas masuk kantor. Pada akhirnya, banyak urusan yang tidak jalan, sehingga berdampak lagi pada penilaian yang tidak baik dari pemerintah pusat. Kerenanya ini harus disikapi serius ibu bupati Telly Tjanggulung,” pintah masyarakat.
Sementara itu, Ketua LSM GEMA Mitra Vidy Ngantung juga menyesalkan ulah para pejabat di daerah pemulihan Mitra ini. Dimana ditegaskannya, sikap malas ngnator yang ditunjukan para pejabat tersebut sangat tidak menampakan kewibawaan dengan ilmu bahkan kepercayaan yang diberikan user untuk membawa daerah ini pada arah perubahan yang lebih baik lagi, baik dari pembangunan, kemasyarakatan dan yang terpenting adalah pelayanan.
“Jika seperti ini sikap daripara pejabat, Ibu bupati harus segera melakukan penyegaran (rolling) untuk jabatan eselon II. Tentu ada penilaian-penilaian yang telah dilakukan Baperjakat terkait tupoksi yang telah dijalankan pejabat. Bila ini dilaksanakan, tentu akan membawa perubahan dalam konteks pelayanan kemasyarakatan. Ini mesti segera disikapi bupati,” pungkas Ngantung.(dul)
Meneruskan tradisi lama hasil “pendidikan 32 tahun kkn”….
Para warga Mitra, ayo awasi mereka krn mereka digaji oleh uang rakyat, termasuk uang Anda semua utk MELAYANI warga Mitra.
LSM Gema Mitra, ayo kawal terus sikap minus para pejabat itu. APBD sudah terlalu banyak utk membiayai para pejabat pemalas tersebut. Lebih baik anggarannya di-realokasi utk perbaikan fasilitas publik.