Ratahan – Dinilai kurang paham dengan tugasnya serta tidak sejalan dengan visi misi bupati James Sumendap SH dan wakil bupati Ronald Kandoli, dalam sistem pelayanan serta pengelolaan administrasi keuangan. Kinerje kepala bagian (Kabag) keuangan sekretariat DPRD Mitra menuai keluhan.
Diungkapkan sejumlah sumber terpercaya yang meminta namanya tidak di tulis, kinerja dari Kabag Keuangan dinilai kerap keluar dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Pasalnya, sebagai kepala bagian keuangan yang seharusnya mengurus dokumen-dokumen atau administrasi keuangan di kantor tersebut, sebaliknya tidak dilaksanakan.
“Salah satu contoh tugas bendahara. Sebagai bendahara tentu menjadi tugasnya untuk mengurus proses permintaan keuangan sekretariat dan DPRD di Dinas Keuangan, hanya saja ini terbalik. Administrasi diurus oleh bendahara, dan keuangannya ditangani langsung Kabag Keuangan. Inikan keliru dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi,” beber sumber.
Tak sampai disitu, posisi bendahara sendiri menurutnya banyak kali tidak difungsikan. Dan hal inilah kemungkinan yang kemudian membuat bendahara beberapa kali tidak masuk kantor, bahkan meminta mundur dari jabatannya.
Belum lagi kata sumber, masalah administrasi yang sering tidak beres, sehingga menyebabkan keterlambatan proses dan realisasi anggaran di sekretariat dan DPRD. Salah satunya untuk permintaan di DPPKAD, “beberapa kali berkas yang sudah dimasukan dikembalikan oleh pihak DPPKAD, katanya berkas yang dimasukan banyak yang kurang atau belum lengkap,” ungkapnya.
Seharusnya lanjut dia, jika berkas belum lengkap tentunya jangan dulu diserahkan ke DPPKAD. Nah, jika seperti ini tentu menandakan yang bersangkutan tidak mampu, karena belum memahami persis tugasnya. “Untuk itu, penilaian kami perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan. Ini penting sehingga sejalan dengan program pihak pemerintah, apalagi tahun disiplin yang telah dicanangkan bupati dan wakil bupati,” tukasnya. (rulandsandag)
