Manado, BeritaManado.com — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey melantik lima pasangan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Serentak 9 Desember 2020.
Pengukuhan digelar di Gedung Graha HV Worang Bumi Beringin Manado, Jumat (26/2/2021).
Mereka yang resmi memimpin daerahnya adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Joune Ganda-Kevin William Lotulung, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar-Petra Yanny Rembang, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmong Timur, Sam Sachrul Mamonto – Oskar Manoppo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmong Selatan, Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk – Wenny Lumentut.
Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando menyambut baik momen ini.
Ferry Liando berharap para kepala daerah tersebut dapat mencontoh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang selalu harmonis sepanjang masa tugasnya.
“Perlu adaptasi dengan karakter pasangan masing-masing. Ini penting karena banyak pengalaman, disaat baru enam bulan menjabat sudah konflik. Ingat harus akur,” kata Liando kepada BeritaManado.com.
Menurut Ferry, konflik antara kepala daerah dan wakilnya, biasanya akibat memperebutkan jabatan eselon dua.
Keduanya merasa sama-sama berhak.
“Wakil jangan bertindak sebagai kepala daerah dan kepala daerah juga tidah boleh dominan. Ingat, keduanya terpilih bersama karena berpasangan,” terangnya.
Dikatakan, jika akhirnya tidak harmonis maka birokrasi bakal terpecah karena gerbong memiliki dua matahari.
Akibatnya lanjut Liando, pelayanan publik terbengkalai.
“Sehingga langkah pertama adalah adaptasi dengan dinamika di birokrasi. Perlu mengetahui dasar-dasar tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Kenali ASN yang cocok dan tepat untuk dipromosikan. Jangan justru ASN titipan tim sukses,” tegasnya.
Ferry menuturkan, tidak semua kepala daerah memiliki kecakapan berdiplomasi dengan pihak berkepentingan.
Jika tak dilatih, ini akan mengganggu hubungan politik dengan DPRD atau fraksi-fraksi lain di parlemen.
“Program bisa dibatalkan legislatif bila tidak cakap. Penting pula membangun hubungan dengan masyarakat umum terutama tokoh-tokoh agama dan masyarakat,” tandasnya.
(Alfrits Semen)