Bitung – Kepala BKSDA Sulut, Sudiyono nyaris dilepar palu sidang oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude dalam rapat dengar pendapat terkait permasalahan warga Batuputih dengan BKSDA Sulut, Rabu (12/2/2014). Tatanude merasa kesal karena Sudiyono berbeli-belit memberikan penjelasan ketika ditanya soal sosialisasi proyek jalan wisata di TWA Batuputih.
Dalam penjelasnnya, Sudiyono mengatakan jika proyek jalan wisata telah disosialisasikan kepada warga dan pemerintah. Itu dibuktikan dengan kehadiran Wakil Walikota, Max Lomban melakukan peletakan pertama.
Namun pernyataan Sudiyono itu langsung dibantah Asisten III, Malton Andalangi dan Lurah Batuputih, Selmi Katiandago. Keduanya menyatakan, Lomban hanya menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Manggala Agni, bukan proyek pembangunan jalan wisata yang kini berbuntut panjang karena pengerjaanya tanpa sosialisasi.
“Maaf pak, saya hanya ingin meluruskan, pak wakil tidak pernah melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan yang kini diprotes warga. Yang benar adalah pak wakil melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Manggal Agni, bukan jalan,” kata Andalangi.
Penyataan Andalangi itu dipertegas Katiandago. “Nanti masyarakat ribut karena menolak pembangunan proyek baru saya tahu jika di TWA Batuputih ada proyek pembangunan jalan dari BKSDA karena dari awal memang tak ada pemberitahuan,” katanya.
Setelah menyarakat ribut kata Katiandago, baru pihak BKSDA Sulut melakukan sosialisasi tapi masyarakat sudah terlanjur kecewa karena ratusan anak pohon sudah digusur menggunaka alat berat. “Ketika sosialisasi dilakukan, proyek sudah berjalan dan pohon-pohon sudah banyak yang dikorbankan. Makanya masyarakat bertambah marah dan meminta proyek itu segera dihentikan,” katanya.
Mendapat penjelasan itu, dengan refleks Tatanude langsung meraih palu sidang dan hendak melemparkannya ke Sudiyono. Beruntung, Harto Kahiking anggota DPRD Kota Bitung yang berada di sampinya langsung menahan tangan Tatanude dan mengamankan palu sidang.
“Bapak (Sudiyono, red) bicara yang betul. Jangan bawa-bawa nama wakil walikota karena memang Pemkot tidak tahu sama sekali soal proyek itu sebab tidak ada pemberitahuan dari bapak. Saya minta bapak bicara jujur, kalau memang tidak ada sosialisasi bilang tidak,” kata Tatanude.
Tatanude merasa geram karena saat ini ada 17 orang warga Batuputih yang harus ditahan Polres sesuai laporan perambahan hutan dari BKSDA Sulut. Padahal, jika BKSDA Sulut mau mengikuti rekomendasi DPRD Kota Bitung untuk menghentingan proyek sementara waktu dan melakukan mediasi dengan warga maka situasinya tidak akan seperti sekarang ini.
“TWA Batuputih ada di wilayah Kota Bitung, harusnya BKSDA Sulut menghormati masyarakat dan Pemkot Bitung. Bukan masalah seenaknya melakukan aktivitas tanpa permisi,” katanya.(abinenobm)
