JAKARTA, BeritaManado.com — Transformasi ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) kembali mendapat sorotan nasional.
Kali ini, lewat kiprah Christiany Eugenia Paruntu (CEP) — politisi tangguh Partai Golkar yang kini duduk di Komisi VI DPR RI — yang menyatakan komitmennya untuk mengawal penuh geliat sektor perdagangan Sulut hingga ke panggung internasional.
Dalam pernyataannya di Senayan, CEP menegaskan bahwa potensi Sulut sebagai pintu gerbang dagang kawasan timur Indonesia harus dimanfaatkan maksimal.
Mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode ini tak segan menyebut Sulut sebagai kandidat kuat episentrum ekspor nasional baru berkat posisi geografisnya yang strategis di bibir Pasifik.
“Sebagai wakil rakyat Sulut di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan industri, dan BUMN, saya akan kawal seluruh aspirasi pelaku usaha—dari industri besar sampai UMKM. Perdagangan di Sulut tidak boleh jalan di tempat!” tegas CEP, penuh semangat.
Bitung, Bintang Baru Logistik Ekspor?
CEP secara khusus menyoroti Pelabuhan Bitung, yang kini telah ditetapkan sebagai International Hub Port (IHP).
Menurutnya, pelabuhan ini bukan sekadar pintu keluar-masuk barang, melainkan simpul strategis logistik nasional yang bisa menghubungkan Indonesia langsung ke negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
Namun, ia mengingatkan bahwa status Bitung sebagai pelabuhan internasional belum dimanfaatkan secara optimal.
“Bitung adalah aset nasional. Tapi belum digarap maksimal. Kita perlu percepat digitalisasi, sistem pergudangan terpadu, hingga zona industri maritim di sekitarnya agar siap menyambut arus ekspor,” ujar CEP.
Ia mendorong kolaborasi aktif lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perdagangan, Perhubungan, hingga BUMN pelabuhan seperti Pelindo, agar penguatan infrastruktur perdagangan ini tidak berhenti di atas kertas.
UMKM Naik Kelas: Tak Hanya Banyak, tapi Berkualitas
Selain fokus pada perdagangan besar, CEP memberi perhatian khusus pada pelaku UMKM dan industri rumah tangga.
Ia ingin agar mereka tidak hanya jadi penonton, tetapi terlibat aktif dalam rantai pasok ekspor global.
“Kita dorong UMKM untuk naik kelas. Fokus pada kualitas produk, standar ekspor, pengemasan, legalitas, sampai keberlanjutan. Semua ini harus jadi bagian dari regulasi dan program pemerintah,” tambah CEP.
Komisi VI DPR RI, menurut CEP, tengah membuka ruang lebih luas untuk pelatihan dan pendampingan ekspor bagi UMKM.
Fasilitasi legalitas, sertifikasi, hingga pemasaran digital menjadi bagian penting dalam skema dukungan tersebut.
Ekosistem yang Ramah Investasi
Cepatnya perubahan global membuat CEP mendorong adanya ekosistem perdagangan yang adaptif di Sulut.
Ia menekankan pentingnya regulasi ramah investasi, efisiensi logistik, dan sinergi pusat-daerah sebagai prasyarat untuk menjadikan Sulut sebagai kekuatan dagang baru dari timur Indonesia.
“Ini bukan cuma mimpi. Peluangnya nyata. Kita dekat dengan pasar Asia Timur. Sekarang tinggal bagaimana kita siapkan infrastruktur kebijakan yang konkret,” jelasnya.
