Manado – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Benny Rhamdani menyatakan, pihaknya belum melihat fakta-fakta adanya permainan di SKPD pada saat ini yang terkait dengan masalah honorer daerah (Honda) tapai kalau dulu memang banyak permainan di SKPD.
Saat ditanya para wartawan, apakah masalah Honda pada Kategori 1 (K1) merupakan kesalahan dari berbagai SKPD di Provinsi, Rhamdani mengakui hingga saat ini pihaknya belum menemui hal itu.
“Saya-kan orang paling enak berbicara sesuai fakta, yah saya belum menemukan fakta-fakta itu sekarang, tetapi kalau dulu banyak permainan di SKPD, orang yang bukan honorer dimanipulasi, di SK-kan fiktif menjadi honorer, karena KKN, karena masalah keluarga,” jelas politisi vokal ini.
Kalau melihat sejarah tentang honorer menurut dia sebetulnya dulu sudah ada keputusan Presiden honorer itu harus selesai tahun 2009, kenapa tidak selesai hari ini, karena dulu banyak permainan di SKPD. Kenapa harus 2009, karena pemerintah sudah punya data base sebetulnya, sekian banyak honorer di seluruh Indonesia ini, ketika diangkat per tahun sesuai kuota, Kabupaten/Kota dan Provinsi sekian, maka harus selesai tahun 2009.
Ia mengharapkan, masalah Honda di Pemprov Sulut ini bisa secepatnya diselesaikan pemerintah Provinsi. (Jrp)