Hukum dan Kriminalitas

TPPU Judi Online, Bareskrim Sita Rp28 Miliar

Kombes Pol. Suhasto menjelaskan pengungkapan TPPU judi online oleh Bareskrim Polri.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto, S.I.K., M.H., saat menyampaikan pengungkapan kasus TPPU judi online dengan penyitaan aset sekitar Rp28 miliar dan pemblokiran 322 rekening.

Penulis: Tim Redaksi

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan komitmen mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Lobby Mapolda NTT, Senin (16/11/2026), menyusul laporan yang menyeret seorang pejabat publik berinisial YL sebagai pihak terlapor.

Penanganan perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun serta perlindungan hak-hak korban. Polda NTT memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa memberikan perlakuan istimewa berdasarkan jabatan maupun status sosial.

ADVERTISEMENT

Konferensi pers tersebut juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., hadir bersama sejumlah pejabat utama Polda NTT. Mereka antara lain Dirres PPA PPO Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., Dirreskrimsus Kombes Pol. FX. Irwan Aryanto, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Kombes Pol. R. Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., serta Kabid Propam AKBP Muhammad Andra Wardhana, S.H., S.I.K., M.Tr.Opsla.

Turut hadir perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT.

Kehadiran unsur lintas instansi tersebut berkaitan dengan upaya pendampingan dan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung.

Kapolda NTT Ungkap Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual

Dalam pemaparan awal perkara, Polda NTT menyebut seorang perempuan berinisial RWM (21) sebagai korban, sementara YL merupakan pihak yang dilaporkan.

Peristiwa tersebut diduga berlangsung pada Rabu malam, 11 November 2026. Berdasarkan keterangan awal penyidik, korban sebelumnya diajak seseorang berinisial EK dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan.

Dalam perjalanan, korban bersama EK dan LS kemudian menuju lokasi kejadian. Namun, korban diduga tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.

Setibanya di Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak terlapor.

Korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada Kamis, 12 November 2026. Polda NTT menerima laporan itu dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Kapolda NTT menegaskan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap pihak terlapor, tetapi juga pemenuhan hak korban atas perlindungan, pendampingan, dan pemulihan.

“Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status maupun jabatan,” tegas Kapolda NTT.

Penyidikan Polda NTT Libatkan Inafis dan Psikolog Forensik

Untuk mendalami laporan tersebut, Polda NTT melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO telah melakukan sejumlah langkah penyelidikan. Penanganan dipimpin langsung Dirres PPA PPO Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu dengan melibatkan Subdit 1 serta Tim Identifikasi (Inafis) Ditreskrimum Polda NTT.

Salah satu tahapan penting dilakukan pada Senin, 16 November 2026, melalui olah tempat kejadian perkara (TKP) di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Olah TKP bertujuan mengidentifikasi kemungkinan barang bukti, mengamankan petunjuk fisik, serta memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi lokasi yang dilaporkan sebagai tempat kejadian.

Penyidik juga menerapkan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah untuk menguji berbagai keterangan dan informasi yang diperoleh.

“Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini benar-benar objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Kapolda.

Dalam konferensi pers, Polda NTT merinci enam langkah penanganan perkara.

Pertama, penyidik telah menerbitkan administrasi penyelidikan dan mengajukan serta melaksanakan pemeriksaan medis terhadap korban melalui Visum et Repertum (VER) di Rumah Sakit Bhayangkara.

Kedua, penyidik telah meminta keterangan dan melakukan pendalaman terhadap korban serta lima orang saksi yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum maupun sesudah kejadian.

Ketiga, tim gabungan Ditres PPA dan PPO bersama Inafis Ditreskrimum telah melaksanakan olah TKP untuk mengamankan barang bukti dan mencari petunjuk terkait perkara.

Keempat, Polda NTT berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT serta psikolog forensik untuk menyediakan pendampingan psikologis, pemulihan trauma atau trauma healing, dan perlindungan melalui Rumah Aman (Safe House).

Kelima, korban telah memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Keenam, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi yang belum dimintai keterangan dan memanggil pihak terlapor. Penyidik juga menunggu hasil resmi VER serta konseling psikolog forensik sebelum melaksanakan gelar perkara untuk menentukan perkembangan dan status hukum berikutnya.

Dalam penanganan kasus ini, Polda NTT menyampaikan bahwa dugaan perbuatan tersebut mengarah pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ketentuan tersebut mengatur perbuatan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau keadaan tertentu, termasuk pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menyesatkan orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berupa penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

Meski demikian, Polda NTT menegaskan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana harus menunggu hasil penyidikan, kecukupan alat bukti, serta proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, baik dalam aspek perlindungan, pendampingan psikologis maupun kepastian hukum. Pada saat yang sama, seluruh proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap berjalan berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur hukum. Kami tidak ingin ada proses yang dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap laporan yang telah disampaikan,” tegas Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.

Kapolda juga mengajak media massa mengawal perkembangan perkara secara objektif, berimbang, dan edukatif dengan tetap menjaga privasi serta identitas korban. Masyarakat NTT turut diminta mendukung proses hukum dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Melalui kesempatan ini, kami mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum ini secara berimbang. Kami juga memohon doa dan dukungan masyarakat NTT agar seluruh rangkaian proses penyidikan dapat berjalan lancar, objektif, dan tuntas. Percayakan penanganan perkara ini kepada kepolisian dan mari bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” tutup Kapolda.

Polda NTT memastikan perkembangan perkara akan ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak korban atas perlindungan dan keadilan.