MANADO – Usai paripurna pengesahan Tatib DPRD Sulut, Selasa (18/01) pagi, pada sore hari,Badan Lelegialatif (Baleg) mengadakan rapat bersama dengan Pemprov Sulut diwakili Biro Hukum dan HAM, dengan agenda Pemantapan Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Evaluasi Perda.
Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Victor Mailangkay SH.MH dihadiri 7 dari 11 anggota Baleg Deprov Sulut. Dari pihak Pemprov diwakili Kepala Biro (Karo) Hukum dan HAM, Christian Talumepa SH.MSi.
Saat pembacaan pemandangan umum Perda-Perda oleh Karo Hukum dan HAM, Ch Talumepa, diinterupsi oleh anggota Baleg, Pdt Tonny Kaunang STh. Legislator Golkar ini meminta agar draft evaluasi Perda di foto copy dan dibagikan kepada semua anggota Baleg. Permintaan ini diiyakan pimpinan rapat.
“Tidak usah dibacakan semua, nanti kami sulit mengikutinya, di foto copy saja agar bisa dibaca dengan jelas,” pinta Kaunang.
Sementara anggota Baleg lainnya, Anton mamonto meminta agar Pemprov menghadirkan SKPD-SKPD terkait dalam pembahasan dan evaluasi Perda.
“Saya yakin Pak Karo tidak tahu selak-beluk Perda, jadi kalau boleh pada rapat selanjutnya dihadirkan saja SKPD-SKPD, karena mereka lebih tahu pelaksanaan Perda sampai kebawah,” tutur Mamonto.
Secara umum Karo Hukum dan HAM Pemprov Sulut, Ch Talumepa menjelaskan tiga hal tentang Perda, diantaranya, banyak Perda dari tahun 1974 yang perlu dievaluasi dan dicabut, ada Perda yang perlu dipertahankan karena masih relevan dan terakhir ada Perda yang perlu direvisi.
