Manado, BeritaManado.com – Kerabat Jokowi hingga pendukung Prabowo-Gibran ditunjuk jadi pejabat dan komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Menteri BUMN Erick Thohir dicurigai tengah ‘mencari muka’ agar kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto nanti.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com, Sigit Widyawan, Joko Priyambodo, Bagaskara Ikhlasulla Arif, Tsamara Amany, Siti Zahra Aghnia, Prabu Revolusi, Condro Kirono, Simon Aloysius Mantiri, Fuad Bawazier, Grace Natalie, Siti Nurizka Puteri Jaya, dan Felicitas Tallulembang.
Kedua Belas nama di atas merupakan kerabat Presiden Jokowi dan pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 yang ditunjuk sebagai pejabat hingga komisaris perusahaan BUMN.
Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menilai, proses rekrutmen berdasar politik balas budi dan modal kedekatan dengan penguasa ialah akar masalah mengapa perusahaan pelat merah kerap merugi. Menurutnya, kasus-kasus korupsi di lingkungan perusahaan BUMN yang terjadi juga dampak dari lemahnya peran pengawasan akibat komisaris yang ditunjuk secara tidak professional.
“Penempatan sejumlah komisaris dari tim sukses 02 Prabowo-Gibran mungkin cara Pak Erick Thohir cari muka agar bisa kembali dapat tempat di pemerintahan yang akan datang,” kata Yunus kepada Suara.com, Jumat (14/6/2024).
Yunus berharap pemerintah Prabowo-Gibran ke depan tidak lagi menjadikan BUMN sebagai bahan ‘bancakan’ politik. BUMN sudah semestinya terbebas dari pengaruh dan kepentingan politik atau keluar dari lingkaran setan tersebut.
“Tidak seperti sekarang setiap menteri berubah, maka masterplan/roadmap BUMN berubah pula. Akhirnya setiap periodesasi menteri mulai dari nol lagi, karena kebijakan menteri baru bisa berbeda dengan menteri terdahulu,” ujarnya.
Klaim staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga terkait proses penunjukan pejabat dan komisaris telah sesuai prosedur tidak lah cukup bagi Yunus. Menurutnya, BUMN juga harus terbuka dalam proses rekrutmen direksi atau komisaris.
“Publik bisa mengakses tahap demi tahap dan ini penting untuk menumbuhkan trust publik kepada BUMN. Jangan tertutup seperti sekarang, tiba-tiba aja terbit SK (surat keputusan) penunjukan,” kata dia.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Asep Sumaryana berpendapat senada. Penunjukan komisaris BUMN harus berdasarkan kompetensi.
Asep memandang perlu adanya regulasi yang mengkaji kriteria calon komisaris. Sehingga penunjukannya tidak berputar-putar pada figur orang terdekat saja dan menutup kesempatan bagi pihak di luar yang berkompeten.
“Kalau boleh ada tim fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang mengkaji kapasitas dan kompetensi setiap calon agar relevan dengan jabatannya,” jelas Asep.
Politik Balas Budi
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap penunjukan komisaris BUMN dari kalangan tim sukses Prabowo-Gibran merupakan politik balas budi Jokowi. Sebab mereka dianggap telah membantu memenangkan putra sulung presiden, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Namun, balas budi yang lumrah terjadi dalam politik kekinian tersebut disayangkannya tidak didasari dengan pertimbangan kompetensi komisaris yang ditunjuk. Sehingga kerap menimbulkan masalah.
“Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmunya lalu apa yang akan diberikan atau sumbangsihnya untuk BUMN?” ujar Ujang.
“Ya dampaknya BUMN akan rugi. Makanya tidak heran dan aneh kalau banyak BUMN di republik ini yang rugi.”
