Manado, BeritaManado.com – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Sulawesi Utara pada untuk Pemilu Serentak 2024 berada diposisi rawan kedua tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta.
Untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulut menjalankan berbagai strategi sesuai program pencegahan dan pengawasan.
Olehnya, Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh optimis, Pemilu Serentak 2024 akan berjalan lancar dan kondusif.
Hal itu disampaikan Ardiles Mewoh di hadapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey, dalam ivent ‘Malam Bacirita Deng Menko Polhukam’, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (18/3/2023).
Acara tersebut juga turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Akademisi PTN/PTS, mahasiswa serta awak media.
“Salah satu cara Bawaslu melakukan pencegahan adalah dengan menyusun atau memetakan potensi kerawanan yang disebut IKP. Saya optimis hal tersebut bisa teratasi dengan kerjasama yang baik seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulut,” ujar Ardiles Mewoh.
Lebih jauh, Ardiles Mewoh menambahkan, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu, lewat tiga cara yaitu pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Sulut juga menempati posisi IKP tertinggi di Indonesia, namun dengan kerjasama semua pihak, Pemilu dan Pilkada tersebut bisa berjalan lancar dan kondusif.
“Betul bahwa Sulawesi Utara data indeksnya tinggi 87,49 persen peringkat dua setelah DKI Jakarta. Tapi benar tadi yang Pak Gubernur sampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada edisi terakhir 2019 dan 2020 kita lancar kondusif,” terang Ardiles.
Mantan Ketua KPU Sulut ini menguraikan terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi, hal tersebut diakumulasi dari keadaan Pemilu dan Pilkada tahun 2017, 2018, 2019, serta 2020 pads 4 dimensi yaitu konteks sosial politik, konteks penyelenggaraan, kemudian kontestasi, dan konteks partisipasi.
“Jadi ini diakumulasi. Nah, tentu kita berharap dengan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 yang sudah kondusif dan lancar, ke depan kita indeksnya akan turun dan termasuk Pemilu 2024 ini kondusif. Ini akan berkontribusi di pemilu yang akan datang,” jelasnya.
Dalam dialog yang mengangkat tema ‘Menjaga Harmoni Kebhinnekaan dalam Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis’ Gubernur Provinsi Sulut Olly Dondokambey dalam mengatakan isu politik identitas cenderung tidak ada di Provinsi Sulut.
Menurutnya ini karena peran segenap tokoh baik agama maupun sosial kemasyarakatan bekerjasama dengan baik.
Bahkan dicontohkannya Wali Kota Manado datang dari golongan minoritas.
Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Provinsi Sulut merupakan laboratorium pluralisme yang paling bagus.
Oleh sebab itu Menko Polhukam mengajak seluruh masyarakat Sulut secara bersama-sama menyuarakan untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
Sebelumnya Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Supriyadi Pangellu yang juga turut hadir dalam kegiatan ini membacakan ikrar menjaga harmoni dalam Kebhinekaan untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis bersama seluruh unsur masyarakat.
Hadir juga sebagai narasumber Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH)
Indonesia Jentera Bivitri Susanti, Ketua KPU Provinsi Sulut Meidy Tinangon, serta yang menjadi Moderator Ketua KPID Sulut, Reidi Ferdinand Sumual.
(***/Finda Muhtar)