Manado – Berbagai cara dilakukan setiap calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada. Pelanggaran Pilkada tak hanya terjadi saat pelaksanaan Pilkada, namun justru pelanggaran lebih banyak terjadi sebelum Pilkada atau Pra Pilkada.
Beberapa hal ini menurut pengamat politik Dr Ferry Liando, yang patut diwaspadai dan diawasi masyarakat terhadap calon kepala daerah sebelum Pilkada:
1. Adanya dugaan lelang mandat dari parpol kepada calon. Siapa paling tinggi setoran ke parpol maka figur tersebut yang di calonkan parpol. Hal ini biasanya terjadi di tingkat DPP.
2. Pengisian jabatan penyelenggara di tingkat Ad Hoc. Saat ini sedang ada seleksi PPK. Perlu diawasi jangan sampai ada intervensi dari para kontestan dalam pengisian jabatan tersebut.
3. Adanya proposal yang diajukan calon-calon tertentu kepada pengusaha besar. Dengan maksud mensponsori pelaksanaan Pilkada. Di beberapa daerah modus ini berakhir dengan kompensasi penguasaan pihak sponsor atas kekayaan alam di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang disponsori. Seperti tambang, hutan dan Sumber Daya Alam lainnya. Kemudian mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menguntungkan bisnisnya.
4. Politisasi lembaga- keagamaan. Saat ini banyak kegiatan-kegiatan seremonial lembaga keagamaan yang bersiaga politis. Ketua panitianya adalah para calon kepala daerah. Calon-calon mencari kesempatan untuk publikasi diri lewat kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian mempengaruhi masyarakat lewat nuansa-nuansa politis. Misalnya, jika ketua panitia dari politisi atau calon dari PDIP, mulai dari seragam
panitia, warna kursi hingga panggung di cat warna merah. Kalau calonnya dari Golkar maka semuanya bernuansa kuning. Demikian juga jika ketua panitianya dari Demokrat semuanya jadi biru. Tinggal kitab suci yang tidak berubah warnanya.
5. Perlu pengawasan terhadap upaya-upaya kelompok tertentu dalam memprovokasi massa dengan tujuan memecah belah kekuatan politik.
6. Perlu diawasi dana-dana sosialisasi yang digunakan para calon. Saat ini banyak calon pendatang baru yang belum dikenal luas publik yang menjanjikan biaya pencalonan hingga puluhan miliar.
Dari mana uang itu? Apa benar dari hasil usaha atau hasil korupsi di tempat lain? (**/jerrypalohoon)
