Penulis: Tim Redaksi
MANADO, BeritaManado.com — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara menjadi perhatian Komisi VI DPR RI.
Namun, hasil klarifikasi Komisi VI di lapangan menunjukkan bahwa antrean tersebut bukan semata-mata disebabkan kekurangan stok BBM.
Komisi VI DPR RI memperoleh penjelasan mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi saat melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.
Dalam peninjauan tersebut, stok BBM disebut masih aman. Persoalan kemudian mengarah pada dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dinilai dapat memengaruhi kelancaran distribusi kepada masyarakat.
Antrean BBM di Sejumlah SPBU Jadi Sorotan
Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengatakan, antrean panjang kendaraan ditemukan di sejumlah SPBU.
Menurut dia, panjang antrean bahkan mencapai sekitar satu kilometer.
“Itu kurang lebih berapa, hampir 1 kilo mereka antre dan itu terjadi bukan cuma di satu SPBU, saya melihat ada di beberapa SPBU,” kata Christiany.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena antrean yang sebelumnya terlihat panjang sudah tidak ditemukan ketika rombongan Komisi VI kembali melintas di sejumlah SPBU.
“Tapi tadi kita lewat bersih semua, tak ada satupun antrean mungkin sudah dibersihkan. Tapi ini langsung saya fotokan dan ada saya tunjukkan. Jadi masalahnya kenapa kok seperti ini?” ujarnya.
Temuan tersebut kemudian dibahas dalam rangkaian evaluasi distribusi energi di Sulawesi Utara.
Stok BBM Disebut Masih Aman
Dari hasil klarifikasi di lapangan, Komisi VI mendapatkan informasi bahwa ketersediaan stok BBM masih dalam kondisi aman.
Artinya, persoalan antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat kekurangan pasokan.
Komisi VI justru menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kendaraan sektor industri dan truk dengan tangki modifikasi yang diduga digunakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Praktik tersebut dinilai berpotensi mengurangi akses masyarakat yang memang menjadi sasaran subsidi.
DPR Minta SPBU yang Melanggar Diberi Sanksi
Anggota Komisi VI DPR RI Ismail mengatakan, pengawasan terhadap SPBU perlu diperkuat.
Jika ditemukan pelanggaran dan terbukti ada pihak yang menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi, ia mendorong pemberian sanksi tegas.
“Kalau memungkinkan ada sanksi yang secara tegas diberikan kepada SPBU dalam tanda kutip oknumnya,” kata Ismail.
Menurut dia, sanksi dapat berupa penutupan sementara maupun permanen.
Bahkan, apabila diperlukan, pengelolaan SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran dapat diambil alih.
“Tutup sementara atau diambil alih pengelolaannya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Komisi VI tidak hanya menyoroti ketersediaan BBM, tetapi juga memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan BBM Subsidi Diminta Diperketat
Komisi VI juga mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan maupun praktik pembelian BBM bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak.
Selain pengawasan di lapangan, Komisi VI mendorong optimalisasi sistem digital.
Penggunaan barcode dan QR Code dinilai perlu terus diperkuat agar penyaluran BBM bersubsidi semakin tepat sasaran.
Dengan sistem yang lebih ketat, distribusi BBM bersubsidi diharapkan dapat lebih mudah dipantau dan potensi penyalahgunaan dapat ditekan.
Komisi VI Evaluasi Distribusi BBM dan LPG
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengatakan, kunjungan kerja ke Sulawesi Utara dilakukan untuk memastikan kondisi distribusi BBM dan LPG.
“Kita berkunjung ke Sulawesi Utara ingin memastikan kondisi daripada distribusi BBM, distribusi LPG, khususnya dalam upaya untuk pengembangan daripada energi ramah lingkungan dan juga penguatan daripada distribusi energi,” kata Nurdin Halid.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi VI terhadap distribusi energi dan kinerja badan usaha milik negara di sektor energi.
Komisi VI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi agar pasokan BBM dan LPG dapat tersalurkan secara adil, aman, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Dengan stok yang disebut masih aman, persoalan antrean panjang BBM di Sulawesi Utara kini mengarah pada bagaimana BBM bersubsidi didistribusikan dan siapa saja yang mengaksesnya.
Komisi VI pun mendorong pengawasan diperketat, sistem digital dioptimalkan, serta sanksi diberikan apabila ditemukan pelanggaran.
Baca Juga
Berita Terbaru
