MANADO – Dukungan dana dari pemerintah untuk kasus perdagangan perempuan (trafficking) di Sulawesi Utara sangat minim. DPRD Sulut mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus untuk kasus ini mengingat Sulawesi Utara menjadi target kejahatan terhadap perempuan.
Peringatan disampaikan personil Partai Demokrat DPRD Sulut, Jhon Dumais. “Kami mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada masalah ini melalui alokasi anggaran yang memadai,” tuturnya kepada beritamanado, Sabtu (26/02) pagi.
Dumais mengungkapkan hasil temuan di lapangan, diantaranya ada dua puluhan tenaga kerja akibat trafficking yang berada di Pulau Batam. “Mereka butuh pemulihan mental, bahkan tiket untuk pulang saja tidak ada,” ungkapnya.
Diketahui, beberapa lalu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Xandramaya Lalu, kepada DPRD Sulut mengeluhkan minimnya dukungan anggaran dari pemerintah, mengingat besarnya tanggung-jawab penanganan masalah perempuan dan anak. (jry)
