TOMOHON, beritamanado.com – Dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Tomohon Utara tahun 2017, telah diawali dengan musrenbang tingkat kelurahan dan saat ini dilaksanakan di tingkat kecamatan yang tujuannya mendapatkan masukan untuk menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas SKPD yang memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD kota dan provinsi maupun APBN.
Pelaksanaan musyawarah ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya Dengan membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
Demikian diungkapkan Camat Tomohon Utara Aneke Tuegeh SE saat memimpin Musrembang Kecamatan Tomohon Utara yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Kelurahan Kayawu, Selasa (02/02/2016). “Ini menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik dewasa ini. Sebab perencanaan pembangunan yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah,” katanya.
Dalam musrenbang ini, kelurahan mengusulkan prioritas pembangunan di tahun 2017 yaitu pemantapan birokrasi dan tata kelola, infrastruktur, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pertanian dan ketahanan pangan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, pariwisata dan kebudayaan, mendorong iklim investasi dan usaha, penanggulangan kemiskinan dan ekonomi kerakyatan.
Begitu juga dengan permasalahan dan isu strategis yakni kebiasaan masyarakat yang membuat bangsal menggunakan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalulintas, terjadinya alih fungsi lahan persawahan untuk usaha dan pemukiman, banyakjalan buntu, tidak memiliki SMA/SMK negeri, penguasaan tanah secara berlebihan oleh beberapa orang, kesadaran masyarakat yang kurang dalam pengelolaan sampah karena masih membuang sampah di saluran air atau membuang sembarangan, rencana pemekaran kecamatan dan kelurahan, banyaknya lahan tidur dan rawan pencurian.
Nampak hadir Kadisnaker Drs Daniel Pontonuwu dan Kepala Badan Narkotika AKBP Nico Pangemanan, anggota DPRD yakni Piet Pungus, Frets Keles dan Erens Kereh, para lurah, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. (ray)