Penulis: Tim Redaksi
Pemerintah melanjutkan program bantuan pangan beras untuk masyarakat hingga akhir 2026.
Sebanyak 33,24 juta penerima bantuan pangan (PBP) akan kembali mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram per keluarga setiap bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terpenuhi.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan pangan beras dan tambahan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan bagian dari intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras.
“Bantuan pangan untuk 33,24 juta” penerima disebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat ketersediaan pangan masyarakat.
Bantuan beras berlanjut sampai Desember
Bantuan pangan beras pada 2026 sebelumnya telah disalurkan untuk periode Februari-Maret dan Juli-September.
Pemerintah kemudian memutuskan melanjutkan program tersebut untuk tiga bulan berikutnya, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.
Dengan demikian, penerima bantuan memperoleh alokasi beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama periode tersebut.
Untuk periode Juli-September, penyaluran dilakukan sekaligus atau one shoot. Karena itu, penerima mendapatkan total 30 kilogram beras untuk alokasi tiga bulan tersebut.
Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan sekitar 1 juta ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pangan periode Oktober-Desember.
Siapa yang mendapat bantuan?
Program bantuan pangan beras ini menyasar keluarga yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bapanas menjelaskan bahwa data penerima menggunakan basis DTSEN yang telah diperbarui Badan Pusat Statistik (BPS) dan melalui proses penyaringan oleh Kementerian Sosial.
Secara sederhana, desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Kelompok desil 1 sampai 4 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah.
Karena itu, tidak semua keluarga otomatis menjadi penerima bantuan. Penetapan penerima mengacu pada data pemerintah yang digunakan dalam program bantuan pangan.
Ada tambahan 1 juta ton beras SPHP
Selain bantuan langsung kepada penerima manfaat, pemerintah juga memperkuat pasokan beras di pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemerintah menyetujui tambahan 1 juta ton beras SPHP medium yang akan disalurkan untuk memperkuat pasokan pada periode Oktober hingga Desember 2026.
Berbeda dengan bantuan pangan yang diberikan kepada penerima berdasarkan data pemerintah, beras SPHP merupakan beras yang disalurkan melalui mekanisme pasar dengan harga sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
Untuk wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi Utara, HET beras SPHP yang disebut pemerintah berada pada Rp12.500 per kilogram. Ketentuan tersebut masuk dalam zona 1 bersama Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Artinya, ada dua kebijakan yang berjalan beriringan: bantuan beras untuk keluarga penerima manfaat dan penambahan SPHP untuk memperkuat ketersediaan beras di pasar.
Berapa beras yang diterima setiap keluarga?
Untuk periode Oktober-Desember 2026, setiap keluarga penerima bantuan pangan mendapatkan:
- Oktober: 10 kilogram
- November: 10 kilogram
- Desember: 10 kilogram
Jika seluruh alokasi tiga bulan diterima, totalnya mencapai 30 kilogram beras per keluarga.
Dengan jumlah penerima mencapai 33,24 juta keluarga, total alokasi bantuan pangan beras untuk periode Oktober-Desember diperkirakan sekitar 997 ribu ton.
Bapanas menyebut total alokasi bantuan pangan beras sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar 2,6 juta ton, menjadikannya alokasi tahunan terbesar sejak program tersebut diluncurkan pada 2023.
Pemerintah ingin menjaga harga beras
Selain membantu keluarga yang membutuhkan, pemerintah mengaitkan kebijakan bantuan pangan dan SPHP dengan upaya menjaga stabilitas harga beras.
Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat intervensi melalui operasi pasar, bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima, serta tambahan 1 juta ton beras SPHP.
Menurut pemerintah, kombinasi kebijakan tersebut diharapkan memperkuat pasokan sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat.
Bagi masyarakat, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah status penerima bantuan mengacu pada data pemerintah, sementara beras SPHP dapat diperoleh melalui saluran distribusi yang ditetapkan dengan ketentuan harga yang berlaku.
Program bantuan pangan beras ini dijadwalkan terus berjalan hingga Desember 2026.
