MANADO – Keseriusan pemerintah memberantas perdagangan manusia dan perempuan (Human Trafficking) di daerah ini dipertanyakan. Minimnya anggaran yang dialokasikan terhadap Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti ketidakseriusan pemerintah.
“Informasi dari Xandramaya Lalu sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulut, anggaran penanggulangan trafficking sangat sedikit. Ini bukti bahwa pemerintah tidak serius,” ujar Taufik Tumbelaka, pengamat sosial politik masyarakat, kepada beritamanado, Jumat (04/03) di Kantor DPRD Sulut.
Lanjut Taufik, keseriusan pemerintah mengatasi masalah ini tercermin dari penyaluran anggaran penanggulangan perdagangan manusia, selama ini anggaran sedikit sekali sehingga harus ditata kembali tahun 2011 ini.
“Jika tidak ada perubahan anggaran tahun 2011, itu sama saja pemerintah mengaminkan bahkan meyetujui trafficking, bahkan ada beberapa pihak menyatakan, sekalian saja dijadikan sumber PAD,” celoteh lulusan UGM ini.
Alasannya, temuan lapangan di berbagai daerah seperti di Jakarta, Batam, Papua dan beberapa daerah lain, bahwa nama-nama gadis Manado sudah sangat luar biasa eksploitasi dan perdagangannya.
“Masalah serius, penanganannya juga harus serius,” pungkasnya. (jry)
