MANADO – Personil Komisi I bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Dewan Provinsi (Deprov) Sulut, Herry Tombeng,SH mengatakan bahwa pihak BPN harus diberi efek jera, karena hingga kini persoalan tanah yang kerap terjadi di Sulut, diakibatkan adanya sertifikat ganda.
“Jika tidak ada sertifikat ganda, otomatis permasalahan tanah tidak akan terjadi. Seharusnya BPN menyadari permasalahan ini, atau jangan-jangan BPN sudah bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu alias mafia tanah, sehingga dapat menimbulkan konflik. Jika permasalahan tanah terus terjadi di daerah ini, untuk apa ada BPN. Bubar saja BPN, supaya permasalahan tanah tidak terjadi lagi,” ujar Tombeng.
Selain itu dikatakan politisi partai Gerindra itu, merebaknya konflik tanah didaerah ini, otomatis masyarakat yang jadi korban.
“Kasihan kan masyarakat yang harus kena getahnya. Padahal, permasalahan tanah diciptakan oleh pihak BPN dengan menerbitkan sertifikat ganda. Kesejahteraan masyarakat paling utama, dan pemerintah juga harus jeli melihat permasalahan ini dan jangan melindungi oknum-oknum tertentu. Aparat hukum juga jangan segan-segan memberikan efek jera, kepada BPN maupun oknum-oknum tertentu yang sengaja menciptakan sertifikat ganda,” pungkasnya. (is)
