Berita Utama

Tingkatkan Akuntabilitas Dana Desa, Pemkab Minut dan BPKP Workshop Pengelolaan Keuangan

Tingkatkan Akuntabilitas Dana Desa, Pemkab Minut dan BPKP Workshop Pengelolaan Keuangan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 Kabupaten Minahasa Utara di The Sentra Hotel, Senin (9/11/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah daerah, para hukum tua (kepala desa) se-kabupaten Minahasa Utara, serta menghadirkan narasumber utama Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Hillary Lasut.

Pelaksanaan workshop ini dilandasi payung hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hingga Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang disempurnakan lewat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

Dengan mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, agenda ini dirancang untuk memetakan secara komprehensif pemanfaatan dana desa di lapangan sekaligus menggembleng kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa.

Langkah ini krusial untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, memacu percepatan pembangunan serta pemberdayaan sumber daya manusia, hingga membuka ruang bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi usaha ekonomi produktif daerah.

Mewakili Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Sekretaris Daerah Novly Wowiling menekankan pentingnya mendudukkan dana desa sebagai instrumen vital penggerak ekonomi dan kesejahteraan warga.

Menurut Sekda Novly desa itu adalah pusat pembangunan. Ketika kesadaran pembangunan di desa betul-betul terbangun  masyarakatnya akan sejahtera.

“Saya berharap seluruh hukum tua baik pejabat pelaksana tugas (plt) maupun definitif dapat menyerap materi workshop ini dengan baik sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal demi mewujudkan visi kepemimpinan daerah,” ujar Sekda Novly sekaligus membuka kegiatan.