Penulis: JenlyWenur | Manado
Sistim politik yang di anut di Indonesia sangat demokratis karena melibatkan rakyat dalam menentukan pemimpin-pemimpin negara maupun di daerah. Namun di sisi lain memiliki potensi yang membahayakan bagi organisasi GMIM.
Hal itu dikatakan Dosen Ilmu Politik FISIP Unsrat Dr Ferry Daud Liando, ketika memberikan materi pada Seminar Menuju 100 Tahun GMIM yang digelar BPMS GMIM, Sabtu 12 September 2026 di Amurang.
Baginya sistim pemilihan di Indonesia telah sesuai dengan konstitusi UUD 1945, bawa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Jika kedaulatan berada ditangan rakyat, maka untuk menentukan siapa pemimpinnya harus dipilih oleh rakyat secara langsung”, kata Mantan Wakil Ketua Pemuda Sinode GMIM Periode 2005-2010 itu.
Namun demikian, sistem politik demokratis yang diterapkan di Indonesia saat ini dinilai menyimpan ancaman terselubung bagi keutuhan serta kewibawaan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).
Posisi GMIM sebagai organisasi dengan populasi terbesar di Sulawesi Utara serta memiliki struktur kelembagaan yang solid hingga tingkat kolom, kata dia, kerap dilirik para politisi sebagai instrumen meraih kekuasaan.
“Sebagian elite GMIM dirayu untuk bergabung dalam tim sukses, dan tak sedikit yang menyambutnya demi kompensasi jabatan. Padahal, warga jemaat memiliki preferensi politik yang beragam. Sikap sebagian elite yang berpihak pada satu kelompok atau aktor politik ini kerap memicu ketidaknyamanan jemaat dan menjadi akar konflik internal,” kata Mantan Koordinator Komisi Pemuda GMIM Rayon Minahasa Selatan Periode 2000-2005 itu.
Guna membentengi kelembagaan gereja dari intervensi politik praktis, Ketua Pokja Pemilu dan Demokrasi PKB Sinode GMIM periode 2023–2027 ini menyodorkan empat rekomendasi strategis:
- Independensi Pendeta: Para pendeta, baik di jajaran struktural maupun pelayan, hendaknya menolak tawaran menjadi tim sukses kandidat mana pun demi menghormati keberagaman pilihan jemaat.
- Sterilisasi Jabatan Kategorial: Jabatan struktural di badan pelayanan kategorial (BIPRA) hendaknya tidak disusupi oleh elite politik yang sekadar untuk mendulang popularitas atau keuntungan elektoral.
- Pembatasan Sponsor Politik: Menghindari penyelenggaraan kegiatan berskala besar gereja yang didanai atau disponsori oleh aktor-aktor politik tertentu.
- Penolakan Transaksional: Pemimpin gereja diminta tidak memanfaatkan momentum kampanye untuk memohon bantuan pembangunan fisik maupun fasilitas perjalanan luar negeri dari para calon. Dalam politik berlaku prinsip no free lunch alias tidak ada pemberian yang gratis. Setiap bantuan pasti ditukar dengan komitmen dukungan suara jemaat.
“Cara ini untuk menjaga kekudusan GMIM sebagai bait Allah. Cara ini juga untuk menghindari GMIM terhindar dari perpecahan,” pungkasnya.
Ia juga menyoroti makin memudarnya kewibawaan GMIM akibat konflik internal dan terseretnya para elite di ranah hukum.
“Posisi kita sekarang lemah. Mau undang pejabat yang datang perwakilan, ada bantuan pemerintah, kita tak kebagian. Ada mutasi, pengisian jabatan dan rekrutmen, kita bisa saja akan gampang diintervensi. Kita lemah di luar, bukan karena kita dilemahkan, tapi internal kita sendiri yang saling melemahkan karena masing-masing kita punya hamba politisi yang berbeda-beda,” tandasnya.
Hadir dalam seminar tersebut adalah Ketua Sinode Pdt Dr Adolf Wenas, Pdt Dr Dan Sompe, serta para Mantan Ketua Sinode Pdt HWB Sumakul dan Pdt Tampi.
Hadir juga Ir Marhani Pua dan Bupati Minsel Frangky Wongkar serta Ketua-Ketua Wilayah dan Ketua-Ketua jemaat se sinode GMIM.
