
Penulis: Mega Anggawirya Zas | Manado
Pengunduran diri Johannes Victor Mailangkay dari Partai NasDem dinilai perlu dilihat lebih jauh dari sekadar persoalan perbedaan cara kerja. Dinamika internal partai, pola komunikasi kepemimpinan, hingga kemungkinan adanya tekanan dari oknum tertentu menjadi sejumlah aspek yang patut ditelusuri secara terbuka.
Ketua Forum Penyelamat Demokrasi Reformasi (F-PDR) Sulawesi Utara (Sulut) Risat Sanger, menilai mundurnya Victor yang juga menjabat Wakil Gubernur Sulut merupakan perkembangan politik yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, ketika seorang kader yang menduduki posisi strategis dalam partai memilih mengundurkan diri, publik wajar mempertanyakan kondisi internal organisasi yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
“Kalau seorang pimpinan wilayah sampai mengambil keputusan mundur, tentu ada hal yang perlu dijelaskan secara terbuka. Jangan hanya melihatnya sebagai persoalan pribadi atau perbedaan cara kerja. Publik perlu mengetahui apakah selama ini ada persoalan komunikasi, koordinasi, atau tekanan internal yang membuat situasi menjadi tidak kondusif,” ujar Risat Sanger.
Victor Mailangkay menyatakan mundur dari Partai NasDem terhitung sejak 29 September 2026. Dalam surat pengunduran dirinya kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, Victor menyebut dirinya tidak lagi dapat mengikuti irama dan cara kerja Felly Estelita Runtuwene, yang disebut sebagai Ketua DPP NasDem dan Komando Pemenangan Wilayah Sulut. Ia juga menyebut upaya menjaga kekompakan dan menghindari perpecahan internal sebagai bagian dari pertimbangannya.
Dugaan Tekanan Internal Perlu Ditelusuri
Risat, dalam kerangka pemikirannya menjelaskan, dapat menyoroti bahwa hubungan antara pimpinan partai, unsur fraksi dan struktur organisasi seharusnya dibangun melalui komunikasi serta mekanisme pengambilan keputusan yang sehat.
Jika terdapat dugaan tekanan dari oknum di lingkungan fraksi atau struktur partai, persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan keterangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Partai politik merupakan organisasi yang membawa aspirasi masyarakat. Karena itu, mekanisme internal harus memberikan ruang bagi perbedaan pandangan. Jangan sampai perbedaan pendapat justru berkembang menjadi persoalan yang membuat kader merasa tidak lagi memiliki ruang untuk menjalankan tanggung jawab organisasi,” ujarnya.
Jangan Biarkan Persoalan Internal Mengorbankan Kader
Dalam pandangan Risat, pengunduran diri Victor juga dapat menjadi momentum evaluasi bagi partai politik dalam membangun komunikasi internal yang lebih terbuka.
Kader yang memegang tanggung jawab organisasi, menurut analisis tersebut, perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan dan menjalankan tugas tanpa terbebani persoalan koordinasi yang tidak terselesaikan.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana persoalan internal diselesaikan. Jika memang ada perbedaan pandangan atau ketegangan dalam organisasi, seharusnya tersedia mekanisme dialog dan penyelesaian. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dibicarakan justru berakhir dengan pengunduran diri kader,” tegasnya.
NasDem Perlu Menjelaskan Dinamika yang Terjadi
Kabar tersebut, menempatkan dinamika internal NasDem Sulut dalam sorotan publik. Apalagi, Victor sebelumnya merupakan Ketua DPW NasDem Sulut dan saat ini menjabat Wakil Gubernur Sulut.
Sebagai usulan, Risat mengatakan, para pihak harus hadir ke publik untuk menjelaskan agar publik tidak hanya menerima potongan informasi, tetapi juga memahami konteks yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
Bagi Risat, apabila ingin menempatkan demokrasi sebagai prinsip dalam kehidupan berpartai, perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog dan mekanisme organisasi yang transparan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang bertahan atau siapa yang memilih mundur, melainkan bagaimana sebuah organisasi politik mengelola perbedaan tanpa mengorbankan kepercayaan kader dan konsolidasi internal.
