Bitung, Beritamanado.com – Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kota Bitung bakal terkendala tambahan anggaran bagi KPU dan Bawaslu Kota Bitung.
Dari informasi, usulan penambahan anggaran yang diajukan KPU bersama Bawaslu Kota Bitung ke Pemkot Bitung tidak direspon dengan alasan anggaran APBD 2020 tidak memungkinkan lagi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan Pilkada serentak.
Menurut Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw, usulan tambahan anggaran yang diajukan untuk pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi petugas di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami sudah dua kali diundang pihak Pemkot untuk membahas soal usulan tambahan anggaran terkait APD, dan hasilnya Pemkot tidak bisa lagi menambah anggaran selain anggaran hiba yang mereka berikan tahun lalu,” kata Deslie, Rabu (10/06/2020).
Deslie menjelaskan, dari optimalisasi anggaran KPU didapatkan angka sebesar Rp2.060 miliar namun anggaran itu sudah ditutupi dengan pembiayaan penambahan TPS sebanyak 159.
“Dan sisanya sekitar Rp493 juta itu yang rencananya akan kami tambahkan di pembiyaan APD sebesar Rp15.8 miliar. Jadi kami masih kekurangan anggaran sebesar Rp15.4 miliar dan itu yang kami usulkan ke Pemkot,” katanya.
Dirinya menyatakan, pengadaan APD wajib dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada serentak harus menerapkan protap kesehatan di tiap TPS sehingga para petugas harus dilengkapi dengan APD.
“Semoga dalam waktu dekat sudah ada jalan keluar soal usulan tambahan anggaran yang kami ajukan sambil menunggu perubahan PKPU, Juknis dan surat edara pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020,” katanya.
Terkait usulan tambahan anggaran Pilkada itu, Sekretaris Daerah Kota Bitung Bitung, Audy Pangemanan menyatakan pihaknya sementara mengupayakan memenuhi kebutuhan yang diajukan KPU Kota Bitung.
“Memang saat ini KPU meminta tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar dan kita upayakan bisa dihandle lewat APBN. Karena dari vidcon terakhir dengan Kemendagri, dimungkinkan. Dan, suratnya sudah kita kirim sesuai limit waktu yang ditetapkan,” kata Audy.
Audy berharap, surat yang dilayangkan itu secepatnya direspon Kemendagri serta menyetujui soal pembiayaan yang diusulkan KPU Kota Bitung lewat APBN.
“Semoga saja bisa dan kami akan terus berupaya agar Pilkada tetap bisa berjalan,” katanya.
(abinenobm)