Penulis: Alfrits Semen
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai mematangkan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Serentak 2026 yang akan digelar di 60 desa.
Pemkab menegaskan seluruh tahapan harus berjalan sesuai regulasi, transparan dan bebas intervensi.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Minut, Novly Wowiling, saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Regulasi Pilhut Serentak 2026 mewakili Bupati Joune Ganda, Kamis (20/8/2026).
Menurut Novly, Pilhut bukan sekadar agenda pergantian pemimpin desa, tetapi proses demokrasi yang harus dijaga kualitasnya sejak tahap awal.
“Yang ingin kita capai bukan hanya terselenggaranya pemilihan hukum tua, tetapi terselenggaranya pemilihan hukum tua yang berkualitas,” tegas Novly.
Ia meminta seluruh pihak, mulai dari camat, pemerintah desa, BPD hingga panitia pemilihan, memahami tugas dan kewenangan masing-masing.
Koordinasi juga harus diperkuat untuk mencegah munculnya persoalan maupun gesekan selama tahapan berlangsung.
Novly secara khusus mengingatkan agar tidak ada intervensi terhadap calon maupun penyelenggara.
Setiap calon harus mendapat hak dan kesempatan yang sama, sementara panitia wajib bekerja objektif sesuai aturan.
“Kalau prosesnya tidak dikelola dengan baik, potensi gesekan bisa cukup besar,” ujarnya.
Kepala Dinas PMD Minut, Alfons Jorry Tintingon, mengatakan sosialisasi tersebut digelar untuk menyamakan pemahaman camat, pemerintah desa dan BPD terhadap regulasi serta tahapan Pilhut.
Ia menargetkan seluruh proses Pilhut di 60 desa dapat berlangsung tertib, demokratis dan sesuai ketentuan.
“Pemimpin yang berkualitas harus dihasilkan melalui proses yang berkualitas,” tegas Novly.
Pemkab Minut berharap pemahaman regulasi yang diperkuat sejak awal mampu mencegah persoalan di lapangan sekaligus memastikan Pilhut Serentak 2026 berlangsung jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
