Manado – Dalam rangka peningkatan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Kamis (26/10), kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Sulut. Rakor yang akan digelar selama 3 hari tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan Politik Drs. Jhon H. Palandung, M.Si.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Palandung, kepada para peserta Rakor yang terdiri dari seluruh SKPD yang ada di Pemprov dan Instansi Vertikal di Sulut, agar lewat rakor tersebut akan mampu menemukan suatu solusi dalam memecahkan misintepretasi dan misimplementasi berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi. Karena berbicara penyelenggaraan pemerintah tidak lepas berbicara tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
“Hal penting lainnya yang patut diperhatikan adalah perlunya konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai proses dan mekanisme penyelenggaraan kewenangan dekonsentrasi,’’ ujar Palandung yang didampingi Kepala Bagian Kemsyarakatan Drs. Freddy Polii.
Palandung mengatakan, saat ini masih ditemui inkonsistensi implementasi perundang-undangan tentang peran Gubernur khususnya pada urusan pengelolaan lingkungan hidup dan urusan pertambangan masih sering terjadi overlapping, dimana Kabupaten/Kota langsung berhubungan dengan kementerian teknis di pusat dan tidak berkoordinasi dengan Gubernur.
“Fatalnya lagi kementerian teknis tanpa koordinasi dengan Gubernur langsung memberikan pertsetujuan,” jelas Palandung yang juga mantan Sekab Sitaro ini sambil menambahkan bahwa perlu diatur mekanisme dan prosedur mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan pelaporan, untuk menciptakan koordinasi dan sinergitas dalam pembangunan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (jrp)
