Sekda Lynda Watania memimpin penandatanganan kerja sama dengan Pemkot Tangerang Selatan
Penulis: Frangki Wullur | Tangerang
Pengelolaan pajak dan pertanahan di Kabupaten Minahasa kini diarahkan menuju era digital.
Langkah tersebut ditandai dengan kerja sama yang dijajaki Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Momentum ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Jumat (11/9/2026) secara daring.
Kegiatan tersebut digelar dari ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda Watania.
Perkuat Tata Kelola Pertanahan dan Pajak
Watania mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pertanahan dan pendapatan daerah agar lebih tertib dan terintegrasi.
“Pertanahan dengan pajak daerah punya hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini Pemkab Minahasa butuh sebuah sistem agar dapat membantu dalam penataan serta pengelolaan yang baik,” ungkap Watania.
Menurutnya, data yang lebih tertata akan membantu pemerintah dalam melakukan penataan dan pengelolaan informasi pertanahan secara lebih akurat serta akuntabel.
“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” ujarnya.
Digitalisasi Bukan Sekadar Administrasi Elektronik
Watania menambahkan, kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen.
“Untuk masa yang akan datang, kerja sama ini bisa dilakukan pengembangan pada sektor lain. Ini juga membuka peluang untuk mengadopsi berbagai inovasi teknologi,” katanya.
Ia menegaskan, digitalisasi yang dilakukan bukan sekadar mengganti sistem administrasi manual menjadi elektronik.
Lebih dari itu, sistem tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.
