Tondano, BeritaManado.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa menyepakati rencana untuk melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPBD) Tahun 2019.
Hal itu menyusul ditandatanganinya Nota Kesepakatan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna, Sabtu 10/11/2018) kemarin.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, didampingi Wakil Ketua Ivonne Andries SIP dan Ventje Mawuntu serta diikuti 25 Anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi memberikan apresiasi kepada DPRD Minahasa yang telah bekerja sama sehingga proses yang akan dilalui dalam pembahasan RAPBD 2019 bisa berjalan.
“Meangkomodir berbagai aspirasi dari masyarakat telah dilakukan oleh para wakil rakyat dan hasilnya disesuaikan dengan apa yang direncanakan pemerintah sehingga menemui kesepakatan untuk diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD 2019,” kata Roring.
Ditambahkannya, bahwa dalam proses pembahasan RAPBD 2019 membutuhkan kerja keras dari semua elemen baik eksekutif maupun legislatif dalam sebuah kerja sama.
(***/Frangki Wullur)
Tondano, BeritaManado.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa menyepakati rencana untuk melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPBD) Tahun 2019.
Hal itu menyusul ditandatanganinya Nota Kesepakatan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna, Sabtu 10/11/2018) kemarin.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, didampingi Wakil Ketua Ivonne Andries SIP dan Ventje Mawuntu serta diikuti 25 Anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi memberikan apresiasi kepada DPRD Minahasa yang telah bekerja sama sehingga proses yang akan dilalui dalam pembahasan RAPBD 2019 bisa berjalan.
“Meangkomodir berbagai aspirasi dari masyarakat telah dilakukan oleh para wakil rakyat dan hasilnya disesuaikan dengan apa yang direncanakan pemerintah sehingga menemui kesepakatan untuk diperjuangkan dalam pembahasan RAPBD 2019,” kata Roring.
Ditambahkannya, bahwa dalam proses pembahasan RAPBD 2019 membutuhkan kerja keras dari semua elemen baik eksekutif maupun legislatif dalam sebuah kerja sama.
(***/Frangki Wullur)