MANADO – Ketua Komisi DPRD Bantul, Eko Julianto Nugroho, mengatakan, di Kabupaten Bantul E-KTP memang sudah dimulai sejak 1 Oktober 2011, tetapi mereka mengalami sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya karena terkendala alat, serta masyarakat sebagai wajib KTP.
“Pemerintah Bantul dalam hal ini Dinas Kependudukan memang sudah mengundang para wajib KTP untuk datang melakukan perekaman data, tetapi dari 60 persen penduduk yang diundang hanya 30 persen yang datang, dengan alasan, yang tidak jelas, dan penggunaan alat yang harus dhentikan untuk mengisi baterei” kata Eko Julianto Nugroho.(jor)
