Manado – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut yang bertugas memberikan beberapa catatan kritis terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2009 disorot. Ironisnya kritik itu datang dari dalam gedugg cengkeh sendiri yakni sesama legislator Sulut, Lexi Solang.
“Prosedur pembentukan Pansus ini saja sudah keliru sejak awal. Masa tidak ada masalah alias problematik, tiba-tiba dibentuk Pansus, ini kan sebuah cara untuk memuluskan sesuatu,” tegas Solang.
Apalagi dikatakanya, kinerja Pansus sepulangnya dari Medan, Sumatera Utara (Sumut), sama sekali belum membuahkan hasil yang berarti. “Ini harus kita soroti bersama, karena Pansus sampai saat ini belum ada hasilnya,” katanya.
Hal yang sama dikatakan pengamat sosial Sulut, Dr Ardiansa Tucunan, tak lain staf pengajar di Ilmu Kesehatan Lingkungan Unsrat, meminta anggota DPRD Sulut seharusnya peka terhadap kebutuhan riil dari masyarakat, terutama bisa menyerap aspirasi serta memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja.
“Jangan sampai LKPJ gubernur dijadikan “lahan” mancari. Sehingga sorotan dari sesama legislator merupakan tamparan terhadap DPRD Sulut secara keseluruhan, terutama muatan politis di dalamnya,” kata Tucunan. (IS)
Manado – Kinerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut yang bertugas memberikan beberapa catatan kritis terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2009 disorot. Ironisnya kritik itu datang dari dalam gedugg cengkeh sendiri yakni sesama legislator Sulut, Lexi Solang.
“Prosedur pembentukan Pansus ini saja sudah keliru sejak awal. Masa tidak ada masalah alias problematik, tiba-tiba dibentuk Pansus, ini kan sebuah cara untuk memuluskan sesuatu,” tegas Solang.
Apalagi dikatakanya, kinerja Pansus sepulangnya dari Medan, Sumatera Utara (Sumut), sama sekali belum membuahkan hasil yang berarti. “Ini harus kita soroti bersama, karena Pansus sampai saat ini belum ada hasilnya,” katanya.
Hal yang sama dikatakan pengamat sosial Sulut, Dr Ardiansa Tucunan, tak lain staf pengajar di Ilmu Kesehatan Lingkungan Unsrat, meminta anggota DPRD Sulut seharusnya peka terhadap kebutuhan riil dari masyarakat, terutama bisa menyerap aspirasi serta memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja.
“Jangan sampai LKPJ gubernur dijadikan “lahan” mancari. Sehingga sorotan dari sesama legislator merupakan tamparan terhadap DPRD Sulut secara keseluruhan, terutama muatan politis di dalamnya,” kata Tucunan. (IS)