
Penulis: Alfrits Semen
Aktivis Sulawesi Utara, William Luntungan, mendesak aparat kepolisian mengambil tindakan terhadap orator dalam aksi sekelompok mahasiswa asal Papua di Manado yang dinilai telah membawa isu suku dan berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Desakan itu disampaikan William menyusul munculnya pernyataan dalam salah satu orasi yang menyinggung adanya rasisme terhadap warga Papua di Manado yang dikaitkan dengan masyarakat Minahasa beragama Kristen, Rabu (30/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa juga menyuarakan sejumlah tuntutan politik terkait Papua, termasuk tuntutan Papua Merdeka.
William menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, menurut dia, kebebasan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk mengeluarkan pernyataan yang dapat memancing sentimen antarsuku maupun antaragama.
“Orator seperti itu harus ditangkap. Jangan sampai karena kebebasan berorasi kemudian orang bebas mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memecah belah masyarakat,” tegas William.
Menurut William, pernyataan yang membawa-bawa identitas masyarakat Minahasa secara luas sangat disayangkan karena dapat mengganggu hubungan sosial yang selama ini terbangun antara masyarakat Sulawesi Utara dan warga Papua yang tinggal maupun menempuh pendidikan di Sulut.
Ia menilai persoalan yang disampaikan dalam sebuah aksi seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan antarkelompok.
“Jangan karena ulah satu atau beberapa orang kemudian seluruh masyarakat Papua dianggap bermasalah. Begitu juga jangan masyarakat Minahasa kemudian diposisikan sebagai kelompok yang melakukan rasisme. Itu berbahaya,” ujarnya.
William mengatakan, Sulawesi Utara memiliki masyarakat yang hidup dalam keberagaman dan selama ini kerukunan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial.
Karena itu, ia meminta aparat kepolisian tidak mengabaikan pernyataan yang dinilainya berpotensi mengganggu ketertiban dan kerukunan.
“Kalau ada orasi yang sudah memancing potensi pecah belah, aparat harus bertindak. Tangkap dan proses sesuai hukum jika memang ditemukan unsur pelanggaran,” kata William.
Di sisi lain, William meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ataupun terpancing oleh pernyataan yang muncul dalam aksi tersebut.
Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan itu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada unsur pidana, proses secara hukum. Kita jangan terprovokasi,” katanya.
William juga menegaskan kritiknya tidak ditujukan kepada seluruh mahasiswa maupun warga Papua di Manado.
Menurut dia, pernyataan seorang orator tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi kelompok masyarakat tertentu.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum tanpa berkembang menjadi konflik sosial.
“Yang kita jaga adalah kerukunan. Jangan sampai ada pihak yang terpancing dan kemudian terjadi persoalan yang lebih besar. Percayakan kepada aparat dan proses hukum,” ujar William.
Secara hukum, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin.
Namun UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur kewajiban menghormati hukum, keamanan dan ketertiban umum serta keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Aparat dalam menangani penyampaian pendapat juga diwajibkan menghormati asas legalitas dan praduga tidak bersalah.
