“Dampaknya bisa kita rasakan secara langsung, sehingga dengan melihat pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 yang mana menggambarkan peningkatan kerja kita bersama. Hal yang paling penting dan yang Saya kira yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita sukses dengan program penanganan Covid-19,” ujar Gubernur.
Olly berharap, lewat sinergitas yang dibangun antar pemerintah daerah, akan mempermudah berbagai upaya guna mencapai target-target yang disepakati pada raker tersebut.
“Tujuannya agar supaya pertumbuhan ekonomi yang kita usahakan di tahun 2022 bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang kita cintai. Yakni lewat tekad bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Raker yang mengusung tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Reformasi Sosial Ketahanan Pangan dan Pembangunan Infrastruktur” tampil Sekdaprov Asiano Gammy Kawatu bertindak sebagai moderator rapat.
Kawatu melaporkan bahwa sejumlah isu strategis menjadi pembahasan dalam raker tersebut.
Diantaranya, percepatan realisasi anggaran, pemulihan ekonomi pasca Covid-19, pembangunan infrastruktur daerah, memperkuat stabilitas daerah, hingga persiapan menyambut agenda-agenda akbar seperti rencana kunjungan Presiden RI serta sejumlah event strategis skala nasional maupun internasional yakni G-20, W-20, maupun World Beach Games di tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut, juga tampil membawakan sejumlah materi oleh para narasumber yang terdiri dari Pangdam XIII/Mdk Mayjen TNI Alfrets Denny Tuejeh yang menjelaskan tentang Strategi Pelaksanaan Program Kodam XIII/Mdk Pendekatan Kesejahteraan di Wilayah Kodam XIII/Mdk dan Karo Ops Kombes Pol R. Wawan Wirawan yang mewakili Kapolda Sulut yang membawakan materi seputar Sitkamtibmas dan Strategi Kapolda Sulawesi Utara.
Sementara itu, Kajati Sulut yang diwakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Rivo C. M. Mandelu, Kepala BPK yang diwakili Kepala Sub Auditorat Nurendro Kusumo, dan Kepala Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat bergiliran menyampaikan materi tentang peran kejaksaan dan program strategis yang dilakukan oleh Kejati Sulut dan BPK Perwakilan Sulut, serta Tracking Perekonomian Sulut 2021 dan Outlook 2022 oleh BI Sulut.
Sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi dilakukan pembacaan kesepakatan bersama rapat kerja pemerintahan tahun 2022 dan penandatanganan hasil rapat kerja pemerintahan tahun 2022.
Hadir dalam rapat ini, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, para bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota dan Forkopimda kabupaten/kota se-Sulut, para pejabat tinggi pratama di lingkungan Provinsi Sulut, para pejabat vertikal di Provinsi Sulut dan kabupaten/kota, serta seluruh camat se-Provinsi Sulut yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Pada sesi tanya jawab, sejumlah kepala daerah mengajukan sejumlah pertanyaan yang ditujukan langsung kepada Gubernur Olly.
Bupati Kepulauan Talaud, Elly Englebert Lasut menyampaikan tentang kondisi listrik dan jaringan internet yang sempat mati akibat badai yang terjadi pada akhir tahun 2021. Akibatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kementerian Keuangan tak bisa dilakukan.
“Jaringan IT mengalami persoalan. Akibatnya upload DAK Tahap 3 Rp60 Miliar tidak bisa dilakukan,” katanya.
“Kami sudah menyurat ke Kementerian Keuangan namun hal itu belum bisa menolong. Kami dianggap terlambat. Untuk itu, kami minta dukungan Pak Gubernur, agar DAK tahap ketiga bisa dicairkan,” sebut Elly.
Gubernur Olly merespon keluhan Elly Lasut, di mana masalah yang dialami Kabupaten Talaud sama dengan yang dihadapi Kabupaten Bolmong.
“Pemprov Sulut sudah resmi menyurat ke pusat. Dan saat ini sudah dibahas Dirjen Keuangan. Sistem di Kementerian Keuangan memang demikian, saat melewati waktu yang ditentukan, maka akan dinilai terlambat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Arbonas Hutabarat merinci tracking perekonomian Sulut 2021 dan Outlook 2022.
Dia merinci Anggaran APBN di Sulut tahun 2022, dialokasikan sebesar 8,87 triliun.
