Politik dan Pemerintahan

Mononutu: Batas Negara Dioptimalkan Demi Ketahanan Nasional

Manado – Kepala Badan Pengelola PerbatasanProvinsi Sulut B. Mononutu SH menyatakan kegiatan fasilitas penegasan status hukum batas antar Negara Republik Indonesia – Philipina dilakukan untuk mengoptimalkan dan mempertahankan nilai ketahanan nasional diwilayah perbatasan RI- Philipina , dimana peran pemerintah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan.

Lanjut Mantan Karo Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut dalam kegiatan fasilitas penegasan status hokum batas Negara RI-Philipina ini bahwa secara garis besar, mengelola perbatasan memiliki ruang lingkup penanganan yang mencakup dua objek strategis yakni pengelola perbatasan wilayah antar negara dan pengelola kawasan.

“Dalam pengelolaan batas wilayah dasarnya memuat berbagai langkah strategis dalam menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Negara serta batas terluar perairan yurisdiksi dengan Negara tetangga, pengamanan batas wilayah didarat dan laut, serta reformasi manajemen pengelolaan lintas batas,” Ujar Mononutu.

ADVERTISEMENT

Sementara itu, Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan, Kol Laut Drs HAris Nugrioho Msi menyatakan kondisi perbatasan RI-Philipina saat ini dari hasil perjanjian batas belum ada titik temu, dimana baik batas ZEE maupun batas landas kontinen.

Dikatakannya, sejak tahun 1994 telah dilaksanakan perundingan tetapi mengalami penundaan, dimana pertemuan intensif dimulai sejak tahun 2003 dengan penekanan penyelesaian batas ZEE, sehingga dibentuk Join Permanent Working Group Meeting on Maritime and Ocean Concerns (JPWG)) dengan penekanan pada pembicaraan delimitasi batas maritime RI-Philipina. (is)