Manado, BeritaManado.com — Kekuatiran akan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) subsidi akan terjadi secara masif di hari besar Natal dan Tahun Baru.
BBM dan LPG yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar masyarakat berubah menjadi barang ‘setan’ yang sulit dicari, memicu keresahan, dan membuka celah praktik spekulasi.
Harga melonjak di tingkat pengecer, sementara masyarakat kecil harus rela mengantre berjam-jam atau membayar lebih mahal demi memenuhi kebutuhan rumah tangga di momen sakral Natal dan Tahun Baru.
Sebagai wakil rakyat, Komisi II DPRD Sulut telah berulang kali menyuarakan komitmen untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG, memastikan ketersediaan pasokan, serta menindak tegas oknum yang bermain di balik kelangkaan.
Sebelumnya, DPRD Sulut telah menggelar rapat dengar pendapat lintas komisi pada Rabu, (1/10/2025) yang menghadirkan PT Pertamina dan Dirreskrimsus Polda Sulut yang memaparkan simulasi kecil terkait BBM subsidi di Sulut.
Rapat lintas Komisi yang berlangsung alot tersebut mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
- Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk masalah barcode diluar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir.
- Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari kedepan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya.
- Pertamina bersama biro ekonomi untuk menghitung kembali kuota bbm subsidi (solar) berdasarkan kebutuhan real daerah provinsi sulawesi utara dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke spbu harus dengan parameter yang jelas dan transparan.
- Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub tim pengawasan solar, dimana adanya tim lintas instansi (DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, Pemprov) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan.
- Transparansi data distribusi, pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per SPBU, dan kuota harian kepada DPRD secara rutin.
- Penegakan hukum, Polda diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar; TNI membantu pengamanan di titik rawan.
- Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan, dan logistik kebutuhan pokok.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh memastikan akan melakukan evaluasi terhadap hasil rapat lintas komisi di akhir tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Inggried Sondakh Pastikan Akan Evaluasi Pertamina Sulut
Menurut Inggried, DPRD Sulut terus melakukan pemantauan terhadap antrian-antrian dan barcode di seluruh SPBU di Sulut yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi berdasarkan fakta di lapangan.
“Mana kala di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, itu akan menjadi bahan evaluasi kita bersama Pertamina,” ungkap Inggried Selasa, ( 21/10/2025) di kantor DPRD Sulut.
Lanjut Inggried, paling lambat pada bulan Desember Komisi II DPRD Sulut akan melakukan rapat dengar pendapat bersama PT. Pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap kesepakatan pada rapat dengar pendapat lintas komisi beberapa waktu lalu.
“Minimal setiap bulan kita akan mengkaji. Sampai pada bulan Desember kita akan tetap memantau. Kalau misalnya ini kemudian masih ada kejadian antrian seperti yang lalu-lalu, atau kondisinya justru sudah membaik, tetap di Desember kita akan gelar rapat dengar pendapat lagi bersama Pertamina,” tegas Inggried,
Inggried mengungkap, Komisi II juga telah mendapatkan banyak informasi setelah mengunjungi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH?Migas) sebagai regulator teknis yang turut mengawasi penyaluran dan pendistribusian subsidi BBM.
Kekinian, anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jeane Laluyan kembali menyoroti kelangkaan gas LPG 3 kg dan antrian BBM yang terjadi beberapa hari terakhir ini menjelang puncak perayaan hari Natal.
“Beberapa hari terakhir ini, antrian gas LPG tiga kilo gram mulai terjadi lagi padahal, setelah berkoordinasi dengan pihak Pertamina terkait alokasi elpiji 3 kg, pihak Pertamina mengaku tak ada masalah,” ungkap Jeane Selasa, (23/12/2025).
Tak hanya itu, Jeane juga menyoroti antrian BBM di beberapa SPBU yang kembali terjadi meski PT Pertamina mengakui kuota LPG dan BBM dipastikan aman.
Namun, realitas di lapangan kerap tidak sejalan dengan janji-janji tersebut.
Hingga kini, hasil rapat lintas Komisi yang telah mengeluarkan rekomendasi DPRD dan janji Komisi II DPRD Sulut masih dinantikan oleh masyarakat.
