Amurang – Semua elemen masyarakat di kabupaten Minahasa Selatan, di minta mengawasi bantuan pusat yang bersumber dari APBN seperti, PPIP, Balsem, PKH, PNPM. “Program ini mencapai miliaran rupiah, dan rentan terjadi salah sasaran. Karena itu perlu pengawasan secara bersama-sama, agar sesuai peruntukan,” kata wakil ketua DPRD Minsel Jhon Sumual SE, SH, kepada beritamanado akhir pekan lalu.
Menurutnya, jika tidak ada pengawasan secara bersama-sama, kemungkinan bantuan tersebut menjadi komoditi politik bagi oknum pemerintah atau politisi tertentu.
“Besarnya potensi penyelewengan atas dana tersebut, akan mempengaruhi rencana baik pemerintah dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan hingga di tingkat pedesaan,” katanya.
Dia juga mengungkapkan bantuan-bantuan dari pusat dan bersumber dari APBN ditujukan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan hingga di tingkat pedesaan.
“Namun kita menyayangkan dan akan kritik, kalau bantuan baik pemerintah tersebut ada yang menyalahgunakan, baik berupa penyimpangan peruntukan maupun menjadikannya sebagai komoditi politik,” tukas Sumual. (Vanly Solang)
