Tondano – Permasalahan sampah di Minahasa di suatu sisi masih menjadi tugas rumah bagi pemerintah. Masih minimnya fasilitas berupa armada dan tempat penampungan sampah sementara setidaknya membuat masyarakat dengan terpaksa membuang sampah di sungai dan pinggiran jalan raya.
Pejabat yang dipercayakan untuk melakukan terobosan demi terobosan seputar masalah keebrsihan dan sampah seharusnya lebih aktif lagi. Jangan hanya sebatas menghimbau tentang cara meminimalisir volume sampah melalui pembuatan kompos, sementara tidak pernah disosialisasikan cara prmbuatannya.
Ketua Komisi II DPRD Minahasa Denny Kalangi melalui BeritaManado.com mengingatkan kepada Pemkab Minahasa untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah sampah, terutama pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta teknologi pengolahannya.
“Sampah seperti kelihatan sepele namun dapat menimbulkan gejolak sosial yang besar. Jika itu dipaksakan ditampung di rumah warga, tetangga pasti komplain. Maka dari itu kami mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan masalah ini agar tidak sampai menjadi bahan kritikan sepihak dari oknum-oknum tertentu,” katanya. (frangkiwullur)
Tondano – Permasalahan sampah di Minahasa di suatu sisi masih menjadi tugas rumah bagi pemerintah. Masih minimnya fasilitas berupa armada dan tempat penampungan sampah sementara setidaknya membuat masyarakat dengan terpaksa membuang sampah di sungai dan pinggiran jalan raya.
Pejabat yang dipercayakan untuk melakukan terobosan demi terobosan seputar masalah keebrsihan dan sampah seharusnya lebih aktif lagi. Jangan hanya sebatas menghimbau tentang cara meminimalisir volume sampah melalui pembuatan kompos, sementara tidak pernah disosialisasikan cara prmbuatannya.
Ketua Komisi II DPRD Minahasa Denny Kalangi melalui BeritaManado.com mengingatkan kepada Pemkab Minahasa untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah sampah, terutama pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta teknologi pengolahannya.
“Sampah seperti kelihatan sepele namun dapat menimbulkan gejolak sosial yang besar. Jika itu dipaksakan ditampung di rumah warga, tetangga pasti komplain. Maka dari itu kami mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan masalah ini agar tidak sampai menjadi bahan kritikan sepihak dari oknum-oknum tertentu,” katanya. (frangkiwullur)