Amurang—Kepala Dinas PU Minsel Joutje Tuerah, ST Msi mengatakan tak akan mengambil atau mengusulkan tambahan anggaran rehab Kantor Bupati. Bahkan, menyebut biaya sekitar Rp 6 miliar tersebut tidak dibebankan melalui APBD berjalan. Namun, berbeda dikatakan Kabid Cipta Karya Decky Suwuh, SDT. Rehab Kantor Bupati Minsel tetap akan diusulkan melalui APBD 2013.
Ketua Forum Peduli Pembangunan dan Pendidikan (Formipp) Minsel Decky Mintje ketika menghubungi media ini menjelaskan, ada beda pendapat di instansi terkait. ‘’Bahkan, polemik kelanjutan rehab Kantor Bupati Minsel harus segera diselesaikan DPRD Minsel. Dan pihak DPRD harus tegas, sebab fungsi DPRD adalah mengawasi secara benar dan untuk kepentingan transparansi rakyat,’’ ujar Mintje.
Lanjut Mintje, selain itu DPRD segera membentuk Tim Independen. Maksudnya, tim tersebut untuk melakukan investigasi terkait rencana anggaran yang dilokasikan untuk rehab kantor bupati tersebut. Tim diatas, harus mendapatkan masalah yang terjadi sesuai aturan. Karena, ada indikasi kuat terjadi permainan anggaran.
‘’Nah, seperti modus markup oleh Dinas PU Minsel dengan kontraktor. Bahkan, sejak awal pembangunannya sudah bermasalah. Sekarang akan diusulkan melalui APBD 2013 sebesar Rp 6 milira. Disatu sisi, Kepala Dinas PU Joutje Tuerah, ST Msi menyebut tak akan diusulkan ke APBD 2013. Tetapi, kenapa justru Kepala Bidang Cipta Karya Decky Suwuh, ST malah menyebut akan diusulkan ke APBD 2013,’’ tanya Mintje dengan tegas.
Mintje menilai, bahwa rencana ketambahan dana rehab Kantor Bupati Minsel sebesar Rp 6 miliar ada permainannya. Memang, belum terlihat bagaimana bentuknya. Tetapi, hal diatas sudah jelas-jelas mengarah kesitu.
‘’Memang, Formipp mendukung pernyataan Sekretaris Komisi II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Andries Boy Rumondor, ST bahwa tak bisa bebankan ke APBD Induk soal kelanjutan rehab pembangunan Kantor Bupati Minsel. Dengan kata lain, akankah DPRD yang adalah pengawasan terkait hal diatas akan netral melaksanakan hati nurani rakyat Minsel? Kita lihat apa yang akan terjadi nanti,’’ ungkap Mintje yang juga aktivis anti korupsi Minsel ini. (and)
Amurang—Kepala Dinas PU Minsel Joutje Tuerah, ST Msi mengatakan tak akan mengambil atau mengusulkan tambahan anggaran rehab Kantor Bupati. Bahkan, menyebut biaya sekitar Rp 6 miliar tersebut tidak dibebankan melalui APBD berjalan. Namun, berbeda dikatakan Kabid Cipta Karya Decky Suwuh, SDT. Rehab Kantor Bupati Minsel tetap akan diusulkan melalui APBD 2013.
Ketua Forum Peduli Pembangunan dan Pendidikan (Formipp) Minsel Decky Mintje ketika menghubungi media ini menjelaskan, ada beda pendapat di instansi terkait. ‘’Bahkan, polemik kelanjutan rehab Kantor Bupati Minsel harus segera diselesaikan DPRD Minsel. Dan pihak DPRD harus tegas, sebab fungsi DPRD adalah mengawasi secara benar dan untuk kepentingan transparansi rakyat,’’ ujar Mintje.
Lanjut Mintje, selain itu DPRD segera membentuk Tim Independen. Maksudnya, tim tersebut untuk melakukan investigasi terkait rencana anggaran yang dilokasikan untuk rehab kantor bupati tersebut. Tim diatas, harus mendapatkan masalah yang terjadi sesuai aturan. Karena, ada indikasi kuat terjadi permainan anggaran.
‘’Nah, seperti modus markup oleh Dinas PU Minsel dengan kontraktor. Bahkan, sejak awal pembangunannya sudah bermasalah. Sekarang akan diusulkan melalui APBD 2013 sebesar Rp 6 milira. Disatu sisi, Kepala Dinas PU Joutje Tuerah, ST Msi menyebut tak akan diusulkan ke APBD 2013. Tetapi, kenapa justru Kepala Bidang Cipta Karya Decky Suwuh, ST malah menyebut akan diusulkan ke APBD 2013,’’ tanya Mintje dengan tegas.
Mintje menilai, bahwa rencana ketambahan dana rehab Kantor Bupati Minsel sebesar Rp 6 miliar ada permainannya. Memang, belum terlihat bagaimana bentuknya. Tetapi, hal diatas sudah jelas-jelas mengarah kesitu.
‘’Memang, Formipp mendukung pernyataan Sekretaris Komisi II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Andries Boy Rumondor, ST bahwa tak bisa bebankan ke APBD Induk soal kelanjutan rehab pembangunan Kantor Bupati Minsel. Dengan kata lain, akankah DPRD yang adalah pengawasan terkait hal diatas akan netral melaksanakan hati nurani rakyat Minsel? Kita lihat apa yang akan terjadi nanti,’’ ungkap Mintje yang juga aktivis anti korupsi Minsel ini. (and)