Bitung – Proses pembebasan lahan tol Manado-Bitung yang dilakukan Pemkot sudah maksimal. Namun sayangnya, masalah koordinasi antara Pemerintah Kota/Kabupaten, Badan Pertanahan Nasional dan Dinas PU Provinsi Sulut tidak berjalan dengan baik.
“Pemkot Bitung sudah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan agar proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di Kota Bitung cepat terselesaikan namun terhambat karena kurangnya koordinasi yang baik dari ketiga instansi tersebut,” jelas Wakil Walikota, Max Lomban dalam rapat Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Bitung-Manado di Ruang WOC Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (6/1/2014).
Agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, Lomban mengusulkan agar dibentuknya posko penyelesaian pembebasan lahan tanah yang melibatkan Pemerintah Kota/Kabupaten, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas PU Provinsi Sulut.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menanggapi apa yang disampaikan Lomban agar masalah koordinasi terus ditingakatkan supaya kedepannya masalah yang seperti ini tidak terjadi lagi
Sarundajang juga menambahkan, untuk sumber informasi ada di Dinas PU Provinsi Sulut dan diteruskan ke Pemkot Bitung dan Pemkab Minut selanjutnya ke Badan Pertanahan Nasional serta sebaiknya diadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus perobahan lahan bagi panitia yang terlibat didalamnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Djouhari Kansil, Sekprov, Siswa R Mokodongan, Asisten Setda Provinsi Sulut, Kepala BPN Sulut, H Aljabar, Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang, Kepala Bappeda, Audy Pangemanan dan Kepala Dinas PU, Max Tambuwun.(*/enk)
