BITUNG — Untuk kesekian kalinya, bagian bendahara Dikpora Pemkot Bitung
dipanggil pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran selang 5 tahun terakhir. Rabu (23/03) pagi, kembali BPK memanggil bendahara Dikpora untuk dimintai laporan penggunaan anggaran yang selama ini telah dipergunakan setelah dua bulan belakangan ini rutin menjalani pemeriksaan.
”Memang betul dalam beberapa bulan ini kita terus dipanggil BPK terkait laporan penggunaan anggaran 5 tahun terakhir, dan itu adalah pemeriksaan rutin,” kata Kadis Dikpora Bitung Herman Rompis.
Rompis sendiri membantah jika pemeriksaan BPK tersebut karena adanya
penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran di dinas yang dipimpinnya, namun pemeriksaan tersebut terkait laporan mengakhiri masa jabatan walikota Bitung periode 2006-2010.
”Jadi mau tidak mau pihak BPK terus melakukan cross ceck semua laporan, termasuk Dikpora sebagai laporan pertanggung jawaban walikota Hanny Sondakh dan wakil walikota Bitung Robert Lahindo yang sudah berakhir masa jabatannya,” tukas Rompis.
Lebih lanjut Rompis mengaku tidak takut dengan pemeriksaan BPK, malah sebaliknya merasa bersyukur serta berterima kasih. Karena dengan rutinnya
BPK melakukan pemeriksaan, pihaknya dapat mengontrol penggunaan anggaran serta laporan agar lebih baik lagi. (en)
