Manado – Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Selasa (17/07) kemarin belum memprioritaskan penetapan kode etik. Padahal, wakil ketua DPRD, Arthur Kotambunan sempat mengusulkan agar kode etik bisa ditetapkan dalam rapat paripurna.
“Kode etik sudah sangat lama. DPRD sering disorot oleh publik terkait hal ini. Saya usulkan kode etik ditetapkan dalam paripurna kamis nanti,” usul Kotambunan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Netty Agnes Pantow saat itu juga langsung menegaskan bahwa FPD setuju dengan draf kode etik untuk ditetapkan.
Saat ditanya soal aturan terkait tanggapan fraksi, Ketua DPRD Sulut, Meiva Lintang hanya berkilah bahwa kode etik adalah turunan dari tata tertib dan PP 16.
Begitu pula saat ditanya wartawan apakah pimpinan DPRD memiliki batas waktu terkait tanggapan fraksi, dirinya memilih tidak berkomentar panjang. “Ini lembaga politik,” pungkasnya penuh arti. (oke)
