Manado – Menuju suatu good and clean government, termasuk didalamnya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan harus terus dilakukan demi terciptanya suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, agar kinerjanya dapat diaudit serta menjamin terciptanya akuntabilitas publik.
Sekretaris Propinsi Sulut SR Mokodongan melalui Asisten III Administrasi Umum Edwin Silangen menyatakan bahwa dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh semua komponen.
“Arsip merupakan urat nadi dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk dalam birokrasi modern, secara bertahap hal ini akan terus kita perbaiki,” kata Silangen.
Sementara itu, realita penyelenggaraan kearsipan dilingkup pemerintahan daerah belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan ketentuan, serta pedoman dan standarisasi pengelolaan kearsipan.
“Keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi persoalan krusial, apalagi arsip selama ini masih dipandang sebagai materi yang kurang dapat diukur dengan target pencapaiannya, sehingga seringkali diabaikan dan menutup ruang aparatur untuk fokus dalam pengelolaannya,” kata mantan Kadispenda Sulut ini.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Propinsi Sulut, Maxi Gagola menyatakan bahwa kearsipan merupakan hal yang sangat penting, sehingga ke depan diupayakan mampu tercipta suatu manajemen kearsipan di semua SKPD.
“Ke depan arsip dapat menjadi bagian dari suatu legalitas hukum, sehingga pembenahan dan pengelolaan arsip perlu menjadi perhatian serius,” tukasnya. (lo)
