Manado – Dalam mendorong tercapainya good governance dan clean government, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Canadian International Development Agency (CIDA) serta Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (19/9) menggelar workshop sosialisasi kerangka proyek dan draf kesepakatan teknis proyek Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi – Canadian International Development Agency (SIPS-CIDA) di Sulut. Workshop yang dibuka langsung oleh Wagub Sulut DR. Djouhari Kansil tersebut digelar di Aula Inspektorat Sulut, selain diikuti oleh beberapa SKPD terkait juga melibatkan LSM yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi.
Kansil dalam sambutannya menekankan bahwa pada prinsipnya Pemprov Sulut senantiasa berupaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih, sebagaimana komitmen untuk ‘Membangun Tanpa Korupsi’. Kaitan dengan hal tersebut maka proyek SIPS-CIDA ini disambut baik.
“Terpilihnya Sulut sebagai daerah pelaksanaan proyek SIPS-CIDA berdasarkan kajian bersama KPK-RI dan CIDA melalui penilaian inisiatif anti korupsi serta survey integritas yang telah dilakukan,” jelas Kansil sambil menambahkan bahwa proyek ini tidak ditujukan untuk perubahan institusi secara komprehensif, melainkan lebih difikuskan pada upaya-upaya perubahan secara relative lebih cepat dalam hal pemberantasan korupsi.
Ia menambahkan “Dengan demikian, diharapkan proyek ini akan dapat membantu Pemprov terkait strategi pencegahan korupsi, khususnya pada sektor fokus proyek one stop service, kependudukan, serta pengadaan barang dan jasa,” tegas mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Menurut Kansil, komitmen Pemprov dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih terlihat dari berbagai langkah strategis, seperti pemantapan konsisten atas komitmen pimpinan daerah bersama DPRD, peningkatan pemahaman dan kompetensi aparat tentang pengelolaan keuangan, penyediaan system dan prosedur yang memadai, serta pelaksanaan sistem pengendalian intern yang memadai.
Sementara itu, Project Officer SIPS-CIDA Bambang Ponco dalam penjelasannya mengatakan bahwa sasaran utama dari proyek ini yakni untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Korupsi bisa diminimalisir dengan menggunakan sistem yang jelas dan tepat. Selain itu, transparansi dalam bidang layanan public juga dibutuhkan,” tandas Ponco. (jrp)
