Minut, BeritaManado.com — Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, memberikan ‘warning’ kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memenuhi target serapan anggaran belanja hingga pertengahan Desember 2025.
Peringatan tegas itu disampaikan Joune Ganda saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (15/12/2025).
Menurut Joune, masih terdapat sejumlah OPD yang belum mencapai target penyerapan, padahal tanggal 15 Desember merupakan batas waktu krusial dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
“Sudah tanggal 15, hari terakhir. Masih ada OPD yang belum memenuhi target serapan anggaran. Ini menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Peringatan pertama, kata Joune, berkaitan dengan evaluasi kinerja OPD.
OPD yang tidak mampu merealisasikan belanja sesuai perencanaan akan menjadi catatan penting dalam penilaian kinerja tahunan.
Kedua, menyangkut konsekuensi anggaran.
Joune menegaskan, OPD dengan serapan rendah berpotensi mengalami pengurangan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
“Anggaran yang sudah ditingkatkan tetapi tidak mampu diserap, tentu akan kita evaluasi. Bahkan bisa dilakukan pengurangan alokasi ke depan,” ujarnya.
Ia menuturkan, kondisi ini menjadi tidak ideal ketika di sisi lain terdapat OPD yang sebenarnya mampu menyerap anggaran lebih besar demi pemenuhan program kegiatan, namun terbatas dari sisi alokasi.
Selain isu serapan anggaran, Joune Ganda juga menekankan pentingnya pengawalan Program Strategis Nasional yang menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
Beberapa program prioritas yang disorot antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari 14 SPPG yang direncanakan di wilayah 3T, baru enam unit yang telah selesai, sementara delapan lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
“Saya minta dinas terkait untuk benar-benar mengawal progresnya agar target yang sudah kita ajukan bisa terpenuhi,” katanya.
Tak hanya itu, Joune meminta tindak lanjut terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Minahasa Utara.
Pemerintah daerah telah mengusulkan lahan seluas 4,5 hektare dan menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.
Joune menegaskan rapat koordinasi ini harus menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan kendala dan mempercepat langkah menjelang tahun 2026.
“Kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
