Penulis: Alfrits Semen | Minahasa Utara
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar apel perdana pasca libur Hari Raya Idulfitri dan cuti bersama, yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (30/3/2026).
Apel ini dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab.
Dalam arahannya, Bupati Joune Ganda mengawali sambutan dengan menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh ASN.
“Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, khususnya bagi saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu merayakan Hari Raya Idulfitri,” ujarnya
Ia menegaskan apel ini menjadi momentum awal untuk kembali bekerja secara penuh setelah masa libur dan cuti bersama.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh perangkat daerah memastikan kehadiran ASN.
Bupati Joune juga secara khusus menginstruksikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan pengecekan kehadiran ASN di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini adalah hari perdana kita masuk kerja. Saya minta dilakukan absensi dan dicek siapa yang tidak hadir, karena ini menjadi kewajiban kita semua untuk mengikuti apel,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang saat ini masih diliputi konflik.
Menurutnya, meskipun konflik terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya mulai dirasakan, terutama terkait ketersediaan energi dan bahan kebutuhan pokok.
“Konfliknya memang jauh, tetapi dampaknya perlahan sudah mulai kita rasakan. Beberapa daerah sudah mulai mengantisipasi penghematan BBM serta ketersediaan pangan dan gas,” jelasnya.
Ia mengungkapkan pemerintah daerah akan segera melakukan pemantauan langsung di lapangan bersama Sekretaris Daerah dan dinas terkait guna memastikan kondisi riil serta mengambil langkah antisipatif.
“Kita harus menjadi motor penggerak dalam melayani masyarakat dan menyiapkan langkah strategis, karena kita tidak tahu konflik ini akan berlangsung sampai kapan,” katanya.
Bupati turut mengingatkan pentingnya ketahanan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau kebutuhan pangan tidak tersedia, bagaimana kita akan bertahan? Maka dari sekarang kita harus mulai melakukan langkah antisipasi,” ujarnya.
Joune menegaskan sejumlah kewajiban administratif ASN, di antaranya pelaporan LHKPN bagi pejabat yang wajib lapor serta pelaporan pajak tahunan.
“Saya sendiri sudah menyelesaikan laporan LHKPN. Saya minta kepada kepala OPD yang belum, agar segera melaporkan sebelum batas waktu 31 Maret,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa ASN harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
Tak hanya itu, ia menginstruksikan agar OPD segera melakukan penyesuaian program melalui pergeseran anggaran, terutama untuk kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak, sejalan dengan kondisi keuangan daerah.
Berkaitan dengan program pemerintah pusat, ia juga mengingatkan agar gerakan kebersihan dan kegiatan sosial tetap dilaksanakan secara rutin, seperti Gerakan ASN Peduli Lingkungan dan kegiatan Jumat bersih, serta memastikan seluruh dokumentasi kegiatan dilaporkan.
Di akhir arahannya, Bupati menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran oleh setiap OPD guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan percepatan penyerapan anggaran, kita bisa menggerakkan roda perekonomian dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
