Penulis: Sri Surya
Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan peringatan keras terkait potensi risiko fiskal ekstrem yang dihadapi Indonesia di tengah ancaman krisis energi fosil global.
Lonjakan harga minyak mentah yang menyentuh angka US$ 115 per barel dinilai menjadi “bom waktu” bagi APBN jika pemerintah tetap memaksakan pertahanan subsidi tanpa reformasi yang tepat sasaran.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel memicu defisit anggaran hingga Rp 6,7 triliun.
Simulasi IESR menunjukkan beban subsidi bisa membengkak hingga Rp 460 triliun tahun ini jika harga rata-rata minyak dunia tertahan di angka US$ 94 per barel.
“Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas. Subsidi energi harus segera digeser dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung tepat sasaran bagi rumah tangga miskin,” ungkap Fabby.
Selain masalah fiskal, IESR menyoroti dua program utama pemerintah yang dinilai tidak realistis dan kontradiktif secara ekonomi, yaitu konversi 120 juta motor listrik dan implementasi bahan bakar nabati B50.
Mengenai target konversi 120 juta motor bakar ke listrik, IESR menilai rencana tersebut tidak layak secara teknis dan ekonomis dalam waktu singkat.
Hingga akhir 2025, tercatat hanya ada 39 bengkel tersertifikasi, padahal dibutuhkan setidaknya 16.000 hingga 27.000 bengkel untuk mencapai target tersebut.
IESR menyarankan pemerintah beralih ke skema cash for clunkers—di mana pemerintah membeli motor tua sebagai uang muka motor listrik baru—dan fokus pada segmen pengguna dengan intensitas perjalanan tinggi seperti ojek online dan kurir.
Sementara itu, rencana mandatori B50 juga dianggap berisiko. Implementasi B50 berpotensi memangkas ekspor CPO hingga 5 juta ton yang menyebabkan hilangnya penerimaan pajak negara sebesar Rp 14,6 triliun.
Di sisi lain, beban subsidi biodiesel diprediksi akan melonjak Rp 29 triliun di atas pagu B40. IESR menegaskan bahwa B40 adalah titik optimal yang paling aman bagi keuangan negara saat ini.
Pemerintah sendiri melalui Presiden Prabowo telah menginstruksikan sejumlah langkah darurat untuk merespons gangguan pasokan energi akibat konflik di Selat Hormuz. Langkah-langkah tersebut meliputi:
Program PLTS 100 GW dan penggantian pembangkit diesel (PLTD).
Kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu.
Pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.
Transformasi budaya kerja nasional yang lebih efisien mulai 1 April 2026.
IESR mengapresiasi langkah diversifikasi dan efisiensi ini, namun mendesak transparansi data pasokan energi secara jujur kepada publik untuk mencegah spekulasi dan panic buying di masyarakat.
