Manado – Juru Bicara Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut, Rieneke Anggaseng mengemukakan tidak bisa mengukur rendah atau tingginya kualitas sumber daya manusia (SDM) dari produk hukum atau Undang-Undang (UU) yang dilahirkan.
Alasannya, UU yang dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah, selain ditentukan oleh kualitas SDM, juga dipengaruhi oleh kompromi politik. Kenyataan itu membuat UU tidak pernah mencapai hasil maksimal karena penuh kompromi. “Bukan masalah kualitas SDM, tetapi kompromi yang dominan. Dalam politik, tidak bisa dihindarkan kenyataan seperti itu,” Kata Anggaseng, siang tadi.
Lanjut Anggaseng, SDM yang berkualitas hanya ada di sektor swasta, dibantah olehnya. Menurutnya, dalam birokrasi pemerintahan, termasuk DPR juga banyak diisi SDM yang berkualitas.
“Bahwa SDM terbaik lebih senang memilih sektor swasta juga tidak sepenuhnya demikian karena banyak generasi-generasi terbaik bangsa ini yang juga menjadi bagian penyelenggara negara. Mereka malah kebanyakan alumni perguruan tinggi luar negeri,” tutur Anggaseng.
Mengenai penegakan hukum yang lemah bukan hanya sekedar kualitas SDM yang rendah, tetapi lebih melihatnya dari sisi moralitas penegak hukum yang kurang baik. Dia menjelaskan ada sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas birokrasi penyelenggara negara seperti pendidikan SDM yang rendah, sistem birokrasi, sistem politik yang mempengaruhi secara langsung elemen birokrasi dan yang terpenting adalah moralitas penyelenggara birokrasi tersebut.
Anggaseng mengemukakan tiga hal penyebab kualitas birokrasi rendah. Pertama karena pengaruh sistem rekrtumen yang buruk. Rekrutmen tidak berdasarkan kebutuhan/permintaan (demand) tetapi memakai sistem jatah. Seharusnya, jika benar-benar berdasarkan kebutuhan maka pegawai yang dibutuhkan adalah yang profesional dan berkualitas.
“Sekarang terjadi penyimpangan besar-besaran dalam birokrasi negara ini. Yang direkrut bukan sesuai kebutuhan, tetapi berdasarkan jatah. Pegawai baru direktur berdasarkan kedekatan dengan pejabat yang mengambil tindakan,” ujarnya.
Kedua, sistem penempatan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak jelas. Penempatan PNS dari Jakarta hingga daerah-daerah karena unsur suka dan tidak suka. Jarang sekali penempatan berdasarkan kualitas dan keahlian. Kerana itu, birokrasi pemerintah tidak jalan.
Ketiga, sistem remunerasi yang tidak jalan. Gaji PNS sangat rendah. Faktor itu yang menyebabkan banyak SDM berkualitas tidak mau melamar PNS. Mereka lebih memilih bekerja di swasta yang gajinya lebih tinggi dan jenjang kariernya jelas.
Sistem gaji yang rendah itu juga membuat oknum PNS mencari pekerjaan sampingan, termasuk dengan korupsi. (oke)
