Tomohon, BeritaManado.com — Pemilihan Kepala Darah merupakan merupakan sarana kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu untuk menjaga kedaulatan, semua masyarakat yang memiliki hak untuk memilih wajib terdata dalam daftar pemilih.
Hal ini disampaikan, Dosen Kepemiluan Unsrat Manado, Ferry Liandi, pada Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulut.
Ferry Liando pun mengatakan hal diatas menjadi tanggung jawab penyelenggara.
“Tanpa pemilih Pilkada itu tidak mungkin akan terleksana. Di sejumlah negara meski tanpa penyelenggara yang independen, pemilu bisa berlangsung, meski tanpa partai politik, pemilu juga bisa berlangsung,” ujar Liando, Sabtu (6/2/2021), di Yama Resort.
Lanjutnya, Namun jika Pilkada tanpa pemilih maka tak akan mungkin dilaksnakan.
“Pemilih itu adalah jantung Pilkada. Artinya tanpa pemilih maka tak akan mungkin pilakda berjalan,” tegasnya.
Liando menambahkan, meski dalam penysunan daftar pemilih tidak banyak masalah namun diawal proses sempat ditemui sejumlah persoalan.
“Seperti kegaandaan, terdaftarnya masyarakat yang tidak berhak dan tidak terdaftarnya masyarakat yang berhak,” katanya.
Liando juga mengatakan, demi mencegah terjadinya kegandaan dan tercatatnya warga negara asing dalam daftar pemilih pada Pilkada ataupun Pemilu selanjutnya, maka perlu koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil (Capil).
“Jika data dari Dinas Capil valid maka akan berpengaruh pada keakuratan DPT yang disusun KPUD,” ujarnya.
Ia pun menghimbau, Parpol atau peserta pemilu juga wajib mengontrol.
“Jangan lagi ada partai politik yang mempersoalkan daftar pemilih ketika sudah kalah,” tandasnya.
Dalam kegiatan ini, hadir sebagai pemateri lainnya, Jeiry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia, dan Lanny Ointoe dari KPU Sulut.
(Dedy Dagomes)
