Advertorial

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
DPRD, Pemprov dan Koalisi Buruh Sulut sepakat memperjuangkan RUU ketenagakerjaan hingga ke pusat

Penulis: Mega Anggawirya Zas | ADVERTORIAL

Komitmen memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja kembali ditegaskan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, DPRD Sulut menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sulawesi Utara untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

ADVERTISEMENT
DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen saat memimpin rapat

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis dan damai di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (29/9/2026), menjadi ruang bagi perwakilan buruh untuk menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen S.pB KBD, menegaskan bahwa pihaknya mendukung lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.

Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan pekerja merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.

“Prinsipnya kami setuju dan mendukung penuh hadirnya UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh. Di dalam ekosistem ini ada tiga elemen: pemerintah, swasta, dan pekerja. Jika dibutuhkan rekomendasi resmi dari dewan untuk diteruskan ke DPR RI, silakan, kami siap buatkan,” ujar Andi Silangen.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter

Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD Sulut dalam menjembatani aspirasi pekerja di daerah agar dapat diperjuangkan pada tingkat nasional.

Kawal Hak Pekerja dalam Regulasi Baru

Dalam audiensi tersebut, Koordinator Wilayah sekaligus Koordinator Aksi, Imanuel, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Ia berharap regulasi baru tidak kembali mengulang kelemahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut kalangan buruh berpotensi merugikan pekerja.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
Perwakilan aliansi buruh

Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, terutama menyangkut sistem alih daya atau outsourcing serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Imanuel menilai, pengaturan kontrak kerja yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan memadai dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan. Karena itu, ia meminta agar aspirasi buruh diakomodasi secara serius dalam pembahasan regulasi yang baru.

“Banyak perusahaan memanfaatkan aturan tanpa batas minimum ini untuk menerapkan kontrak jangka pendek. Kami tidak ingin apa yang terjadi pada UU Cipta Kerja terulang hingga memicu gelombang protes. Karena batas waktu yang diberikan MK sudah makin dekat pada Oktober nanti, aspirasi ini harus segera diakomodasi,” ungkap Imanuel.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat

Senada, Koordinator KSBSI Sulut, Jack Andalangi, didampingi Aswin Lumintang dan Christian, mendorong hadirnya regulasi yang berorientasi pada perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap persoalan ketenagakerjaan.

Jack menyatakan keyakinannya bahwa DPRD Sulut dapat mengambil peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pekerja melalui jalur konstitusional.

Sementara itu, perwakilan buruh lainnya, Frans, mengingatkan pentingnya keterlibatan wakil rakyat dalam mengawal pasal-pasal yang berpotensi memengaruhi hak dasar pekerja.

“Kami datang kembali karena belajar dari pengalaman historis. Kami minta bapak-bapak di dewan mengawal pasal-pasal yang berpotensi menghilangkan hak dasar buruh,” katanya.

DPRD Dorong Konsolidasi Aspirasi Buruh

Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, turut menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan buruh. Ia memahami kekhawatiran para pekerja dan mendorong agar konsolidasi ant serikat pekerja terus diperkuat, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga dengan organisasi buruh di daerah lain.

“Kami sangat mengerti harapan teman-teman buruh. Kami sarankan terus berkoordinasi dengan serikat buruh di daerah lain agar dorongan ini menjadi gerakan nasional yang lebih kuat,” kata Royke.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan aspirasi pekerja sehingga pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu mempertimbangkan berbagai persoalan yang dihadapi buruh di daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Pier Makisanti, juga meminta Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sulut menyerahkan salinan kajian serta draf tuntutan secara terperinci. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pijakan formal bagi DPRD dalam menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
Jajaran Pemprov Sulut yang hadir termasuk Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Sulut Raski Mokodompit, serta Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen.

Pemprov Sulut Dorong Keseimbangan Investasi dan Perlindungan Pekerja

Dari unsur eksekutif, Sekretaris Disnakertrans Sulut, Noldy Salindeho SSTP, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memiliki perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan, termasuk upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan pemenuhan hak-hak pekerja.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat
Suasana rapat

Menurutnya, iklim investasi yang sehat perlu berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Gubernur YSK memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan ini. Pemerintah daerah kerap berdiskusi dan berposisi senafas dengan buruh. Kami ingin mendorong iklim investasi berjalan baik di daerah, tanpa mengesampingkan perlindungan hak-hak kaum pekerja,” pungkas Noldy.

Rekomendasi Resmi Jadi Langkah Lanjutan

Audiensi tersebut ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD Sulut akan menerbitkan surat rekomendasi resmi yang memuat poin-poin aspirasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sulut untuk diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat

Langkah ini menjadi tindak lanjut konkret dari dialog antara legislatif, pemerintah daerah, dan perwakilan pekerja dalam mendorong penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar buruh.

DPRD Sulut Siap Kawal Aspirasi Buruh, Rekomendasi Resmi RUU Ketenagakerjaan Diteruskan ke Pusat

Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, DPRD Sulut berharap aspirasi pekerja daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah dapat berjalan seimbang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.