
Penulis: Mega Anggawirya Zas | ADVERTORIAL
Komitmen memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja kembali ditegaskan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, DPRD Sulut menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sulawesi Utara untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis dan damai di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (29/9/2026), menjadi ruang bagi perwakilan buruh untuk menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang baru.
Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen S.pB KBD, menegaskan bahwa pihaknya mendukung lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi.
Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan pekerja merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.
“Prinsipnya kami setuju dan mendukung penuh hadirnya UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh. Di dalam ekosistem ini ada tiga elemen: pemerintah, swasta, dan pekerja. Jika dibutuhkan rekomendasi resmi dari dewan untuk diteruskan ke DPR RI, silakan, kami siap buatkan,” ujar Andi Silangen.

Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen DPRD Sulut dalam menjembatani aspirasi pekerja di daerah agar dapat diperjuangkan pada tingkat nasional.
Kawal Hak Pekerja dalam Regulasi Baru
Dalam audiensi tersebut, Koordinator Wilayah sekaligus Koordinator Aksi, Imanuel, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Ia berharap regulasi baru tidak kembali mengulang kelemahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut kalangan buruh berpotensi merugikan pekerja.

Sejumlah isu krusial menjadi perhatian, terutama menyangkut sistem alih daya atau outsourcing serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Imanuel menilai, pengaturan kontrak kerja yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan memadai dapat membuat pekerja berada dalam posisi rentan. Karena itu, ia meminta agar aspirasi buruh diakomodasi secara serius dalam pembahasan regulasi yang baru.
“Banyak perusahaan memanfaatkan aturan tanpa batas minimum ini untuk menerapkan kontrak jangka pendek. Kami tidak ingin apa yang terjadi pada UU Cipta Kerja terulang hingga memicu gelombang protes. Karena batas waktu yang diberikan MK sudah makin dekat pada Oktober nanti, aspirasi ini harus segera diakomodasi,” ungkap Imanuel.

Senada, Koordinator KSBSI Sulut, Jack Andalangi, didampingi Aswin Lumintang dan Christian, mendorong hadirnya regulasi yang berorientasi pada perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap persoalan ketenagakerjaan.
Jack menyatakan keyakinannya bahwa DPRD Sulut dapat mengambil peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat pekerja melalui jalur konstitusional.
Sementara itu, perwakilan buruh lainnya, Frans, mengingatkan pentingnya keterlibatan wakil rakyat dalam mengawal pasal-pasal yang berpotensi memengaruhi hak dasar pekerja.
“Kami datang kembali karena belajar dari pengalaman historis. Kami minta bapak-bapak di dewan mengawal pasal-pasal yang berpotensi menghilangkan hak dasar buruh,” katanya.
DPRD Dorong Konsolidasi Aspirasi Buruh
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, turut menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan buruh. Ia memahami kekhawatiran para pekerja dan mendorong agar konsolidasi ant serikat pekerja terus diperkuat, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga dengan organisasi buruh di daerah lain.
“Kami sangat mengerti harapan teman-teman buruh. Kami sarankan terus berkoordinasi dengan serikat buruh di daerah lain agar dorongan ini menjadi gerakan nasional yang lebih kuat,” kata Royke.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan aspirasi pekerja sehingga pembahasan RUU Ketenagakerjaan mampu mempertimbangkan berbagai persoalan yang dihadapi buruh di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Pier Makisanti, juga meminta Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sulut menyerahkan salinan kajian serta draf tuntutan secara terperinci. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pijakan formal bagi DPRD dalam menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Sulut Raski Mokodompit, serta Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen.
Pemprov Sulut Dorong Keseimbangan Investasi dan Perlindungan Pekerja
Dari unsur eksekutif, Sekretaris Disnakertrans Sulut, Noldy Salindeho SSTP, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memiliki perhatian terhadap persoalan ketenagakerjaan, termasuk upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan pemenuhan hak-hak pekerja.

Menurutnya, iklim investasi yang sehat perlu berjalan beriringan dengan perlindungan tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Gubernur YSK memberikan perhatian yang sangat serius terhadap persoalan ini. Pemerintah daerah kerap berdiskusi dan berposisi senafas dengan buruh. Kami ingin mendorong iklim investasi berjalan baik di daerah, tanpa mengesampingkan perlindungan hak-hak kaum pekerja,” pungkas Noldy.
Rekomendasi Resmi Jadi Langkah Lanjutan
Audiensi tersebut ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD Sulut akan menerbitkan surat rekomendasi resmi yang memuat poin-poin aspirasi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia Sulut untuk diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Langkah ini menjadi tindak lanjut konkret dari dialog antara legislatif, pemerintah daerah, dan perwakilan pekerja dalam mendorong penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar buruh.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, DPRD Sulut berharap aspirasi pekerja daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah dapat berjalan seimbang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
