Manado – Diakhir masa tugas periode 2009-2014, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna penantanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2015 sekaligus paripurna penutupan masa persidangan kedua tahun 2015.
Rapat paripurna, Sabtu (6/9/2014), dipimpin ketua Deprov Meiva Salideho-Lintang STh didampingi wakil ketua Arthur Kotambunan, dihadiri wakil gubernur Dr Djouhari Kansil.
Diawal rapat ketua DPRD Meiva Salindeho-Lintang menjelaskan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi tahun 2015 diprioritaskan pada beberapa bidang pembangunan, seperti infrastruktur jalan provinsi di daerah kepulauan yakni di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro serta perluasan jalan provinsi Jalan Manado-Tomohon, Jalan Airmadidi-Tondano serta Jalan Minut-Bitung.
Sementara wakil ketua Deprov Arthur Kotambunan menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar).
Dijelaskan Kotambunan, kinerja terakhir Badan Anggaran menuntaskan pembahasan KUA-PPAS tahun 2015.
Wakil gubernur Dr Djouhari Kansil pada sambutan usai penandatanganan KUA-PPAS mengatakan, selama empat tahun terakhir pemerintah telah berhasil mencapai sasaran pembangunan dan target standart pelayanan minimum yang ditetapkan.
“Saat ini kita memasuki tahun terakhir dari RPJMD 2010-2015 sehingga perencanaan pembangunan 2015 bersifat sangat strategis dan politis karena tahun depan kita akan menghadapi evaluasi kinerja pemerintah daerah untuk membuktikan pembangunan daerah,” ujar Kansil.
Pembahasan TAPD dan Banggar DPRD Sulut jelas Kansil untuk penajaman program dan kegiatan prioritas termasuk kesesuaian kapasitas keuangan daerah. Hasil penajaman program kegiatan dan anggaran ini dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015.
Adapun beberapa program prioritas pembangunan tahun 2015 yang ditetapkan dalam nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2015 diantaranya:
1. Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan kawasan kepulauan perlu dipercepat untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.
2. Mitigasi dan penanganan daerah rawan bencana terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, saluran irigasi primer dan pembangunan talud.
3. Kebijakan pemerintah dalam rangka mengantisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM, TDL serta harga barang pokok.
4. Pencapaian target MDG’s tahun 2015 yang diterjemahkan dengan akses peningkatan publik seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan manajemen persampahan.
5. Penguatan kapasitas pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten/kota sebagai antisipasi ditetapkannya daerah otonomi baru diantaranya Provinsi Bolmong Raya, Kota Langowan, Kota Tahuna dan Kabupaten Talaud Selatan.
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2015.
“Selanjutnya dalam KUA-PPAS tahun 2015, pemerintah telah menetapkan target ekonomi makro. Tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai angka 7,75 persen. Tingkat kemiskinan ditekan hingga 8 persen dan tingkat pengangguran 7,25 persen serta inflasi sebesar 5,75 sampai 6,5 persen,” tutur mantan kepala dinas pendidikan ini. (jerrypalohoon)
